BPK Tegaskan Peran KY yang Strategis dalam Supremasi Hukum Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga supremasi hukum dan kualitas peradilan di Indonesia, serta mendorong pengelolaan keuangan KY yang transparan dan akuntabel.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, baru-baru ini menegaskan pentingnya peran strategis Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat entry meeting pemeriksaan laporan keuangan KY tahun 2024 di Kantor KY, Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut Nyoman, KY memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas hakim dan sistem peradilan Indonesia. Hal ini, lanjutnya, sangat berpengaruh pada tegaknya kepastian hukum, yang pada akhirnya berdampak signifikan pada iklim dunia usaha. Kualitas peradilan yang baik menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan kunci keberhasilan KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien akan memastikan KY dapat menjalankan program-programnya secara optimal demi terwujudnya supremasi hukum.

BPK, sebagai lembaga pengawas keuangan negara, memberikan dukungan penuh kepada KY dalam hal pengelolaan keuangan. Dukungan ini berupa pengawasan dan rekomendasi agar pengelolaan sumber daya keuangan KY sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. "BPK memastikan anggaran dan aset dapat dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan Komisi Yudisial," tegas Nyoman.

BPK berharap agar tidak ada temuan berulang dari pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen BPK untuk membantu KY meningkatkan tata kelola keuangannya secara berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi fokus utama dalam pemeriksaan ini.

Beberapa aspek penting menjadi perhatian dalam pemeriksaan laporan keuangan KY. Aspek-aspek tersebut meliputi komitmen pimpinan KY, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sinergi antar lembaga, dan efektivitas pengelolaan digitalisasi. BPK menekankan pentingnya implementasi sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan tata kelola yang baik.

Sistem pengawasan internal yang kuat akan mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap KY dan pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan.

Melalui pemeriksaan ini, BPK dan KY meneguhkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sinergi yang baik antara kedua lembaga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran KY, sehingga KY dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Kerja sama ini penting untuk memastikan terwujudnya sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi KY untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola internalnya. Dengan demikian, KY dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga kualitas hakim dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat dan iklim investasi di Indonesia.

Kesimpulannya, keberadaan KY sangat strategis dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Dukungan BPK melalui pengawasan dan rekomendasi pengelolaan keuangan yang baik semakin memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan tegaknya hukum dan terciptanya Indonesia yang lebih baik.