Empat dari 18 tersangka kasus uang palsu menjalani sidang perdana di PN Gowa, Sulawesi Selatan, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Kejaksaan Negeri Pontianak menahan Kepala Dinas Kominfo Kalbar dan seorang rekanan karena dugaan korupsi proyek serat optik tahun 2022 yang merugikan negara lebih dari Rp3 miliar.

Kejaksaan Agung menetapkan hakim nonaktif Heru Hanindyo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di PN Surabaya, menambah daftar panjang kasus korupsi di peradilan.

Kejaksaan Agung mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus suap vonis lepas: panitera memberikan draf putusan kepada advokat untuk dikoreksi sebelum sidang, diduga untuk memastikan putusan sesuai keinginan.

Seorang warga negara Pakistan didakwa melanggar izin tinggal di Aceh karena berjualan lukisan kaligrafi, sebuah aktivitas yang tidak sesuai dengan visa kunjungannya.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan, kembali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA, sebuah pengembangan dari kasus suap sebelumnya.

Kejaksaan Agung menggeledah tiga lokasi dan menyita aset mewah terkait kasus suap putusan lepas perkara korupsi ekspor CPO di PN Jakarta Pusat, menetapkan MSY dari PT Wilmar Group sebagai tersangka.

Jaksa Agung telah melimpahkan berkas perkara tujuh perusahaan milik Duta Palma Group sebagai tersangka korporasi kasus korupsi lahan sawit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pakar hukum pidana Unsoed mengungkapkan hakim dilarang bertemu pihak berperkara, termasuk penasihat hukum, dan menyebut pertemuan tersebut dapat menjadi indikasi suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah besar saksi dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi mantan Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan, dengan total gratifikasi mencapai Rp12,4 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga supremasi hukum dan kualitas peradilan di Indonesia, serta mendorong pengelolaan keuangan KY yang transparan dan akuntabel.

Penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, didakwa menyuap hakim di PN Surabaya dan MA dengan total Rp6 miliar untuk membebaskan kliennya dari dakwaan pembunuhan.

Zarof Ricar, mantan Kepala Badan Diklat Hukum MA, didakwa melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim agar memenangkan kasus Ronald Tannur, melibatkan uang Rp5 miliar dan gratifikasi lainnya.

Sepekan terakhir diwarnai beberapa kasus hukum menarik, mulai dari penyelidikan pagar laut misterius di Tangerang hingga polemik penangguhan penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.