BPKP Papua Barat Evaluasi Anggaran Pemprov dan 7 Kabupaten
BPKP Papua Barat melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupatennya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran demi kepentingan masyarakat.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta tujuh kabupaten di bawahnya. Evaluasi ini, yang dimulai pada 14 Februari 2024 di Manokwari, bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan efektif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat.
Mencari Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Eko Hery Winarno, menjelaskan bahwa fokus evaluasi adalah pada efektivitas dan efisiensi program dan alokasi anggaran. Tim BPKP akan menganalisis apakah program-program pemerintah daerah telah disusun dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. "Kita ingin memastikan tidak ada inefektivitas atau inefisiensi anggaran," ujar Eko.
Apabila ditemukan potensi pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, BPKP akan memberikan rekomendasi perbaikan. Program-program yang dinilai kurang berdampak pada kehidupan masyarakat akan direkomendasikan untuk direvisi atau diganti dengan program yang lebih relevan.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Perlu ditekankan bahwa BPKP hanya bertugas memberikan rekomendasi strategis. Kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. "BPKP sebagai auditor Presiden hanya memberikan rekomendasi, pelaksanaan tindak lanjut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Eko.
Antisipasi Pergantian Kepala Daerah
Evaluasi ini juga mempertimbangkan adanya pergantian kepala daerah di Papua Barat. Entry meeting dengan kepala daerah dianggap penting untuk memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru tidak memuat potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran. BPKP akan memberikan rekomendasi perbaikan RPJMD jika ditemukan kelemahan dalam perencanaan anggaran.
Memastikan Anggaran Tepat Sasaran
Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk memastikan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Papua Barat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, BPKP berharap dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih baik, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Harapannya, setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kesimpulan
Evaluasi yang dilakukan BPKP Papua Barat terhadap perencanaan dan penganggaran Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupatennya merupakan langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Rekomendasi yang diberikan BPKP diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, sehingga pembangunan di Papua Barat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.