Bupati Gorontalo Utara Siap Jalankan Putusan MK Terkait PSU, Hadapi Tantangan Anggaran Minim

Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, menyatakan kesiapannya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) meskipun dengan keterbatasan anggaran daerah.

Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pengumuman ini disampaikan di Gorontalo pada Selasa, 26 Februari. Keputusan ini diambil di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, menimbulkan tantangan signifikan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PSU.

Meskipun keputusan MK ini menjadi pukulan bagi pemerintahannya, Sila Botutihe menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat tersebut. Ia telah memulai langkah-langkah strategis dengan mengikuti arahan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Tiga arahan utama telah mulai dijalankan, meliputi: memastikan kondusivitas daerah hingga tingkat desa, membahas ketersediaan anggaran, dan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.

Bupati Sila menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan ini. "Apapun nanti yang terjadi kita harus siap. Ini tentu saja berat karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita, semua orang tahu tidak besar. Saya sudah melaporkan secara berjenjang kepada Pak Sekda, Ibu Wagub dan Pak Gubernur kondisi kita di daerah seperti apa. Kita ingin ada solusi terbaik dan bantuan dari semua pihak agar PSU bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala anggaran, Bupati Sila telah mengumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pertemuan tersebut difokuskan pada pencarian celah anggaran yang dapat dialokasikan untuk membiayai PSU yang memiliki tenggat waktu 60 hari. Pihaknya masih menunggu rincian biaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan langkah selanjutnya.

Berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, diperkirakan dibutuhkan sekitar Rp30 miliar untuk pelaksanaan pilkada, termasuk dana pengamanan dari TNI/Polri. Namun, Bupati Sila menekankan perlunya efisiensi. "Resminya berapa kebutuhan belum ada, tapi harus berhitung apa yang harus didanai. Teknis-nya ada di KPU dan Bawaslu, misalnya untuk kotak suara kan bisa pakai yang lama. Nanti itu akan kita bicarakan," jelasnya.

Meskipun anggaran terbatas, Bupati Sila optimistis PSU dapat terlaksana dengan baik. Ia akan terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan kembali beberapa logistik dari Pilkada sebelumnya, seperti kotak suara, menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

Bupati Sila menegaskan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran PSU. Ia berkomitmen untuk terus melaporkan perkembangan pelaksanaan PSU kepada Gubernur Gorontalo sebagai pemimpin tertinggi di daerah. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak dianggap krusial dalam menghadapi tantangan yang ada.

Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Bupati Sila menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Gorontalo Utara dalam menjalankan putusan MK. Meskipun menghadapi kendala anggaran, komitmen dan upaya proaktif yang dilakukan diharapkan dapat memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan demokratis.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah daerah Gorontalo Utara berupaya mencari solusi terbaik agar PSU dapat terlaksana sesuai jadwal. Koordinasi yang intensif dengan KPU dan Bawaslu serta dukungan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Kesuksesan PSU di Gorontalo Utara sangat bergantung pada kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU.