Bupati Lumajang Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih Tanpa Balik Modal Politik

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dan Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma berkomitmen menjalankan pemerintahan bersih tanpa praktik korupsi dan mengembalikan dana politik, serta menekankan integritas dan transparansi bagi ASN.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan tanpa praktik 'balik modal' politik. Hal ini disampaikannya dalam apel besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Senin, 3 Juli 2023. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen nyata untuk menghindari praktik korupsi dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.

"Kami tidak akan pernah mengembalikan dana cost politik meskipun jumlahnya besar. Saya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak akan pernah berpikir untuk melakukan korupsi demi kesejahteraan masyarakat," tegas Bunda Indah, sapaan akrab Bupati Lumajang. Pernyataan ini menekankan keseriusan pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi dan membangun kepercayaan publik.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Bunda Indah kepada seluruh ASN di Kabupaten Lumajang untuk menerapkan tiga dimensi utama dalam menjalankan tugas: dimensi ketuhanan, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Ketiga dimensi ini diharapkan dapat menjadi landasan moral dan operasional bagi ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati Indah Amperawati menekankan pentingnya dimensi ketuhanan sebagai pondasi moral bagi setiap ASN. "Setiap tugas yang kami emban harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Itu menjadi komitmen bagi kami semua untuk bekerja dengan kejujuran dan integritas," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dimensi kepemimpinan, menurut Bunda Indah, menuntut ASN untuk memiliki jiwa kepemimpinan dalam melayani masyarakat. ASN tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat lebih berkualitas dan responsif.

Terakhir, dimensi kedisiplinan menjadi aspek krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedisiplinan yang tinggi akan menjamin terlaksananya tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Penerapan ketiga dimensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN Kabupaten Lumajang, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Komitmen ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, turut menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam pemerintahan kami. Setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah," tegasnya. Pernyataan ini memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Apel besar ASN ini menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan semangat anti-korupsi yang kuat, diharapkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat terus terwujud demi kesejahteraan masyarakat Lumajang.

Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Lumajang ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat terwujud jika seluruh elemen pemerintahan berkomitmen penuh untuk mewujudkannya.