Cegah TPPO di Sukabumi, Peran Seluruh Elemen Masyarakat Sangat Penting

Sekda Sukabumi, Ade Suryaman, menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyusul beberapa kasus yang melibatkan warga setempat.

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan setelah beberapa warganya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, pada Selasa, 25 Februari, menegaskan bahwa pencegahan TPPO membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah dan aparat penegak hukum. Kasus-kasus TPPO yang terjadi di Sukabumi, seperti kasus 11 warga yang menjadi korban di Myanmar pada September 2024 dan kasus meninggalnya Purnama Alam di Kamboja awal 2025, menjadi bukti nyata perlunya upaya pencegahan yang komprehensif.

Ade Suryaman menjelaskan bahwa maraknya kasus TPPO di Sukabumi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ketidaktahuan masyarakat akan modus operandi sindikat TPPO dan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi, fasilitas memadai, dan biaya perjalanan gratis ke luar negeri. Sindikat TPPO memanfaatkan celah ini untuk menjerat korbannya. Kabupaten Sukabumi, menurut Ade, menjadi salah satu daerah target operasi sindikat TPPO karena faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan data, 11 warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi korban TPPO di Myanmar pada September 2024 berasal dari Desa Kebonpedes dan Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, serta Desa Cipurut dan Cireunghas, Kecamatan Cireunghas. Berkat kerja sama berbagai pihak, mereka berhasil dipulangkan pada Desember 2024. Namun, kasus Purnama Alam, seorang pemuda dari Desa Mekarsari, Kecamatan Ciemas, yang meninggal di Kamboja awal 2025, menyoroti betapa bahayanya TPPO, di mana korban bahkan harus membayar tebusan Rp40 juta agar bisa pulang.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Sekda Ade Suryaman, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah TPPO. "Pencegahan TPPO tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi seluruh elemen harus terlibat dan ikut berperan khususnya masyarakat dan keluarga," tegas Ade. Ia menambahkan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan, dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat terjebak dalam sindikat TPPO.

Menurut Ade, penanganan korban TPPO membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak, sesuai dengan amanat Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2024. Kecepatan dan kesigapan dalam bertindak sangat penting untuk mempercepat kepulangan korban. Namun, yang paling utama adalah pencegahan, di mana keluarga dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dengan memberikan edukasi dan peringatan kepada anggota keluarga dan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi fokus pada upaya pencegahan TPPO dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi para korban TPPO dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi tentang bahaya TPPO, diharapkan dapat meminimalisir jumlah korban TPPO di Kabupaten Sukabumi.

Dengan memperkuat koordinasi, bergerak cepat, sigap dan tindakan nyata penanganan korban TPPO bisa mempercepat kepulangan mereka. Namun yang paling utama adalah pencegahan, di mana keluarga maupun masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya TPPO minimal dengan cara mengingatkan, memberikan edukasi dan lainnya. "Dalam menangani korban TPPO tidak dapat diserahkan kepada satu pihak saja, diperlukan kolaborasi, koordinasi dan aksi bersama sesuai amanat Menteri Perempuan dan Perlindungan anak RI Nomor 2 Tahun 2024," tambahnya.

• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus operandi sindikat TPPO.
• Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan perlindungan hukum bagi korban.
• Memperkuat kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani TPPO.
• Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kerentanan terhadap TPPO.

Kasus TPPO di Sukabumi menjadi pengingat pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mencegah kejahatan ini. Dengan kolaborasi dan kerja sama yang kuat, diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya TPPO dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi manusia.