Celios: Koalisi Perdagangan Jadi Kunci Hadapi Tarif Resiprokal AS

Celios sarankan Indonesia membentuk koalisi perdagangan dengan negara lain, termasuk BRICS dan ASEAN, untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS yang diterapkan Presiden Trump.

Ekonom Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyarankan Indonesia untuk membentuk koalisi perdagangan dengan negara lain sebagai strategi menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Solusi ini diungkapkan Huda sebagai respons atas dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kepentingan perdagangan Indonesia di tengah tekanan dari AS.

Huda menekankan pentingnya negosiasi dan kerja sama internasional. "Pemerintah harus menegosiasikan dan saya rasa salah satu jalannya adalah berkoalisi dengan negara lain," ujar Nailul Huda dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Kamis. Ia menyoroti perlunya strategi kolektif untuk menghadapi kebijakan proteksionis AS yang berpotensi merugikan negara-negara lain.

Berkolaborasi dengan negara-negara lain dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini. Dengan kekuatan bersama, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal AS dan memperjuangkan kepentingan perdagangannya di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa tindakan retaliasi.

Huda menyarankan beberapa opsi koalisi perdagangan. Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Koalisi ini dapat memberikan kekuatan tawar menawar yang lebih besar dalam menghadapi AS. Selain itu, memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara ASEAN juga dinilai penting.

"BRICS bisa menjadi salah pintu masuk, atau bilateral dengan negara yang mempunyai komoditas yang sama, seperti Malaysia untuk crude palm oil (CPO)," katanya. Kerja sama dengan negara-negara produsen CPO dapat menciptakan kekuatan bersama dalam menghadapi kebijakan AS yang berdampak pada komoditas tersebut. Strategi ini menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama regional.

Selain koalisi, Huda juga menekankan pentingnya perundingan langsung dengan pemerintah AS. Perundingan ini diharapkan dapat menghasilkan penurunan tarif perdagangan Indonesia ke AS. "Perundingan menjadi salah satu solusi untuk bisa menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke AS," tegasnya. Diplomasi dan negosiasi dianggap sebagai alat penting dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan beberapa paket negosiasi untuk dibawa ke perundingan di Washington D.C. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memilih jalur diplomasi sebagai solusi yang saling menguntungkan, menghindari tindakan retaliasi. Sebelum perundingan, pemerintah akan melakukan pertemuan dengan pimpinan negara-negara ASEAN untuk menyatukan sikap.

Paket negosiasi yang disiapkan meliputi revitalisasi Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN di sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS. Pemerintah juga berupaya meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas.

Sebagai bagian dari strategi, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Melalui kombinasi strategi koalisi perdagangan dan negosiasi intensif, Indonesia berupaya untuk mengurangi dampak negatif kebijakan tarif resiprokal AS dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Upaya ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dan diplomasi dalam menghadapi tekanan ekonomi global.