Artikel ini ditulis oleh
Editor Risbiani Fardaniah
R
Reporter Risbiani Fardaniah
Pemkab Mukomuko Fasilitasi Masalah Dana Desa 2024

Pemkab Mukomuko bersama DPRD akan memfasilitasi penyelesaian sengketa temuan kerugian negara dalam proyek fisik Dana Desa 2024 yang dipertanyakan sejumlah kepala desa.

mukomuko
DPMD Mukomuko Dukung Penggunaan Dana Desa untuk Penyuluhan Hukum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko mendukung penggunaan dana desa untuk penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum perangkat desa dan masyarakat serta mencegah penyelewengan dana desa.

#planetantara
Pemkab Kapuas Dorong Desa Optimalkan Dana Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas meminta desa-desa di Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan 20 persen Dana Desa guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

#planetantara
Pemkab Kapuas Dorong Desa Optimalkan Dana Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas meminta desa-desa di Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan 20 persen Dana Desa guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

#planetantara
Mukomuko Dukung Alokasi Dana Desa 20% untuk Tanaman Jagung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko mendukung alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan, khususnya tanaman jagung, guna mendukung program penanaman satu juta hektare jagung dari Kementerian Pertanian dan Polri.

konten ai
DLH Mukomuko Susun Peta Jalan Pengurangan Sampah: Tantangan dan Solusi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah menyusun peta jalan pengurangan sampah jangka pendek, menengah, dan panjang, guna memenuhi permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan mengatasi minimnya fasilitas pengelolaan sampah.

Sumber Antara
Stok Blangko e-KTP di Mukomuko Aman hingga 2025

Dinas Dukcapil Mukomuko memastikan ketersediaan 9.000 keping blangko e-KTP hingga tahun 2025, meskipun layanan perekaman di Kecamatan Penarik masih belum optimal.

#planetantara
Dana Desa untuk Ketahanan Pangan: Minimal 20 Persen untuk Swasembada Pangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan dan pemberdayaan ekonomi desa, sesuai Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025.

Sumber Antara
Pj Bupati Bangka: Kades Bertanggung Jawab Tangani Kemiskinan Ekstrem

Penjabat Bupati Bangka, Isnaini, meminta seluruh kepala desa untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan dana desa yang cukup besar, sesuai aturan Kementerian Desa.

Kemiskinan Ekstrem
BUMG Aceh Didorong Optimalkan Dana Desa untuk Swasembada Pangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh mendorong Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk optimalkan Dana Desa demi mencapai swasembada pangan, sejalan dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025.

konten ai
Kulon Progo Diminta Mitigasi Dampak Penghapusan DTKS, Angka Kemiskinan Masih Tinggi

DPRD Kulon Progo mendesak Pemkab segera mitigasi dampak penghapusan DTKS dan evaluasi program pengentasan kemiskinan, karena angka kemiskinan masih tinggi dan banyak warga kehilangan bantuan sosial.

#planetantara
Dana Desa 2025: Minimal 20% untuk Ketahanan Pangan

Menteri Desa PDT meminta pemerintah desa mengalokasikan minimal 20% dari total dana desa (Rp71 triliun) untuk ketahanan pangan pada tahun 2025, sesuai Permendes 2/2024.

ketahananpangan
Dinsos Bangka Sukses Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem

Dinas Sosial Kabupaten Bangka berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 15.000 jiwa menjadi hanya 135 jiwa melalui berbagai intervensi, terutama bantuan pangan dan integrasi ke DTKS.

Kemiskinan Ekstrem