Danantara: Katalisator Peningkatan Investasi di Indonesia?

Pengamat menilai Badan Pengelola Investasi Danantara berpotensi menjadi katalisator peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilannya.

Jakarta, 24 Februari 2024 - Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini di Istana Kepresidenan menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai Danantara berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pada pengalaman negara-negara seperti China dan India yang menunjukkan korelasi positif antara rasio investasi terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, rasio investasi terhadap PDB Indonesia sekitar 29 persen. Herry optimistis Danantara dapat berperan penting dalam meningkatkan rasio tersebut. Ia menjelaskan, "Saat ini, rasio investasi terhadap PDB kita sekitar 29 persen, dan tentu berpeluang ditingkatkan. Danantara bisa berperan besar di sini."

Lebih dari sekedar pengelola investasi, Danantara diharapkan dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi dan instrumen pemerintah dalam merealisasikan program strategis. Herry mencontohkan Temasek dari Singapura yang sukses mendukung pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Dengan pengelolaan yang tepat, Danantara dapat menjadi "kantong" cadangan pemerintah, mengurangi ketergantungan pada utang saat menghadapi krisis.

Herry menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang memadai dalam pengelolaan Danantara. Ia menyarankan agar pengambilan keputusan tidak terpusat pada satu orang atau satu divisi, melainkan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan adanya sistem kontrol dan pengawasan yang efektif. "Konkretnya dalam manajemen risiko, ia mencontohkan jangan sampai keputusan dibuat oleh satu orang atau satu ruang, namun setidaknya harus ada dua orang atau dua ruang, sehingga ada saling kontrol," jelasnya.

Peran DPR juga dianggap krusial dalam mengawasi kinerja Danantara. Herry berharap DPR dapat secara aktif memantau aksi korporasi BUMN di bawah naungan Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan. Keterlibatan DPR diharapkan dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Selain itu, Herry mengingatkan pentingnya menjaga Danantara dari intervensi politik. Intervensi yang berorientasi politik dapat membuat BUMN menjadi sasaran dan menghambat kinerja optimal Danantara. "Karena itu, semua orang dari pemerintah hingga legislatif dan yudikatif harus menjaga Danantara, yang diharapkan menjadi masa depan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya soal BUMN," tegas Herry.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan BPI Danantara hari ini. Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor. Sektor-sektor prioritas meliputi energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Alokasi dana yang tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk DPR. Keberhasilan Danantara akan menentukan masa depan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.