Deflasi 0,08 Persen Guncang Jateng di Februari 2025: Tarif Listrik Jadi Penentu

Jawa Tengah alami deflasi 0,08 persen di Februari 2025, dipengaruhi penurunan tarif listrik dan harga beberapa komoditas, meskipun ada kenaikan harga emas dan minyak goreng.

Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,08 persen pada Februari 2025. Penurunan ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, terutama disebabkan oleh penurunan tarif listrik dan harga beberapa komoditas pangan. Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mengumumkan data ini pada Senin, 3 Maret 2025, di Semarang. Deflasi ini memberikan gambaran menarik mengenai kondisi ekonomi di provinsi tersebut.

Penurunan tarif listrik memberikan kontribusi signifikan terhadap deflasi, mencapai 15,41 persen. Selain itu, penurunan harga beras, cabai merah, dan telur juga turut menekan angka inflasi. Namun, kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, dan beberapa bahan bakar rumah tangga menjadi faktor penahan yang mencegah deflasi lebih dalam. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas dinamika harga di pasar Jawa Tengah.

Survei indeks harga konsumen dilakukan di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan enam daerah mengalami deflasi, sementara tiga daerah lainnya mengalami inflasi. Kondisi ini menunjukkan disparitas ekonomi yang terjadi antar daerah di Jawa Tengah.

Seperti yang disampaikan Kepala BPS Jawa Tengah, penurunan tarif listrik menjadi faktor utama deflasi. Hal ini berdampak signifikan pada pengeluaran kelompok rumah tangga untuk perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Penurunan harga komoditas pangan seperti beras, cabai merah, dan telur juga memberikan kontribusi positif terhadap deflasi. Ketersediaan pasokan yang memadai dan panen yang baik kemungkinan menjadi faktor pendukung penurunan harga komoditas tersebut.

Di sisi lain, kenaikan harga emas perhiasan dan minyak goreng menjadi faktor penahan deflasi. Kenaikan harga emas dipengaruhi oleh faktor global, sementara kenaikan harga minyak goreng dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga bahan baku dan permintaan pasar. Faktor-faktor ini menunjukkan kompleksitas yang memengaruhi stabilitas harga di Jawa Tengah.

Dari sembilan kabupaten/kota yang disurvei, Kabupaten Wonogiri mencatatkan deflasi terdalam, mencapai 0,48 persen. Sementara itu, Kabupaten Cilacap, Wonosobo, dan Rembang justru mengalami inflasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas kondisi ekonomi antar daerah di Jawa Tengah, yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Keenam daerah yang mengalami deflasi menunjukkan tren penurunan harga barang dan jasa yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di daerah tersebut. Namun, perlu diperhatikan juga tiga daerah yang mengalami inflasi. Pemerintah perlu menganalisis lebih lanjut penyebab inflasi di daerah tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Perbedaan kondisi ekonomi antar daerah ini menuntut strategi yang terdiferensiasi. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi spesifik masing-masing daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi di seluruh Jawa Tengah.

Data BPS ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga barang dan jasa, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, deflasi di Jawa Tengah pada Februari 2025 menunjukkan gambaran yang kompleks. Meskipun penurunan tarif listrik dan harga beberapa komoditas memberikan dampak positif, kenaikan harga komoditas lain menjadi faktor penahan. Disparitas kondisi ekonomi antar daerah juga menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.