Dorong Reformasi Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Ajak Pemda Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi

Kementerian PANRB mendorong pemerintah daerah, khususnya Mimika, Papua Tengah, untuk melakukan reformasi layanan publik yang lebih efisien dan transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) gencar mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyusul arahan Presiden terkait reformasi pelayanan publik. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan proses pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama dalam upaya peningkatan pelayanan publik ini. Otok Kuswandaru menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik yang telah dirancang, meliputi optimalisasi partisipasi publik, penerapan digitalisasi, pengembangan inovasi, dan integrasi pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. Pemda, sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat, harus adaptif terhadap perubahan dan masalah yang ada agar pelayanan publik sesuai ekspektasi.

Tingginya dinamika dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut adaptasi yang cepat dari pemerintah daerah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, respon cepat dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan reformasi pelayanan publik ini. Kecepatan adaptasi ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

Otok Kuswandaru secara khusus mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu langkah penting adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Pembangunan MPP ini tidak harus selalu dengan membangun gedung baru, tetapi dapat memanfaatkan gedung yang sudah ada atau memanfaatkan layanan digital melalui MPP Digital.

Selain pembangunan MPP, Pemkab Mimika juga didorong untuk aktif mengelola aduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi LAPOR!. Informasi yang diperoleh dari pengaduan dan aspirasi masyarakat ini dapat digunakan sebagai masukan berharga untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik juga sangat penting untuk mempercepat proses pelayanan dan penyelesaian masalah. Kabupaten Mimika didorong untuk berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) jika telah berhasil menciptakan inovasi-inovasi tersebut.

Evaluasi pelayanan publik secara berkala juga menjadi bagian penting dari proses peningkatan kualitas. Kerjasama yang erat antara Pemkab Mimika dan Kementerian PANRB sangat diperlukan dalam upaya perbaikan ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang akurat untuk Kabupaten Mimika, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik yang diberikan. Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Mimika.

Pj. Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, menyatakan komitmen Pemkab Mimika untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Sebagai contoh, telah tersedia layanan hotline call 119 yang terhubung dengan puskesmas untuk permintaan ambulans dan layanan medis lainnya. Ambulans yang tersedia dilengkapi dengan peralatan memadai, bahkan mampu melakukan operasi skala kecil, sehingga memberikan penanganan cepat bagi masyarakat sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Yonathan Demme Tangdilintin menegaskan komitmen Pemkab Mimika untuk terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan utama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Mimika. Inisiatif seperti layanan 119 menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

Secara keseluruhan, upaya Kementerian PANRB dalam mendorong reformasi pelayanan publik di tingkat daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan efisiensi dan transparansi, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Komitmen pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan oleh Pemkab Mimika, sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Keberhasilan reformasi ini akan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelayanan publik dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik juga sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.