DPR Desak Pengawasan Ketat Penukaran Karung Beras Bulog
Anggota Komisi IV DPR RI mendesak peningkatan pengawasan penukaran karung beras SPHP Bulog ke karung premium setelah beredar video dugaan kecurangan pedagang, yang dikhawatirkan mengganggu program swasembada pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti dugaan penukaran karung beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke karung beras premium oleh sejumlah pedagang. Hal ini terungkap setelah Rajiv menerima video amatir yang menunjukkan praktik tersebut di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada Desember 2024. Video tersebut menunjukkan beras Bulog dikemas ulang ke dalam karung premium untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya program swasembada pangan pemerintah.
Pengawasan Bulog Dipertanyakan
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama Perum Bulog, Rajiv mempertanyakan efektivitas pengawasan Bulog. Meskipun setuju untuk melaporkan kasus ini ke polisi, Rajiv menekankan pentingnya peran Bulog dalam mencegah kecurangan tersebut. Ia khawatir, jika pengawasan lemah dan tidak ada sanksi tegas, praktik curang ini akan terus berlanjut dan berdampak negatif pada harga gabah serta program swasembada pangan. "Karena kalau ini nggak diberesin saya khawatir swasembada pangan terganggu," ujar Rajiv, mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak buruk bagi petani jika harga gabah turun akibat praktik curang ini.
Tanggapan Bulog dan Bapanas
Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan bahwa Bulog rutin melakukan pengawasan bersama dinas pertanian dan perdagangan, tidak hanya untuk penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran, tetapi juga untuk mencegah penyimpangan. Wahyu menegaskan komitmen Bulog untuk melaporkan setiap penyimpangan yang ditemukan. Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyarankan agar kasus penukaran karung beras dilaporkan ke kepolisian karena hal tersebut bukan ranah Bapanas. Arief juga mengumumkan penundaan sementara penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras 10 kilogram selama masa panen raya untuk menjaga stabilitas harga gabah petani.
Dampak Potensial dan Solusi
Praktik penukaran karung beras ini berpotensi mengganggu stabilitas pasar beras dan merugikan petani. Penjualan beras Bulog dengan harga premium mengurangi daya saing beras petani dan dapat menurunkan harga jual gabah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik curang ini. Solusi yang perlu dipertimbangkan termasuk peningkatan pengawasan di lapangan, kerja sama yang lebih erat antara Bulog, Bapanas, dan aparat penegak hukum, serta sanksi yang berat bagi pelaku kecurangan. Transparansi dalam penyaluran beras SPHP juga penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Kesimpulan
Kasus dugaan penukaran karung beras SPHP Bulog ini menjadi sorotan penting dalam upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas merupakan kunci untuk mencegah praktik curang dan melindungi kepentingan petani serta konsumen. Kerja sama yang solid antar lembaga terkait sangat krusial untuk memastikan program penyaluran beras berjalan efektif dan tepat sasaran.