DPR RI Evaluasi Perkembangan DOB Papua Tengah: Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mimika untuk mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Timika, 1 Mei 2024 - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua, pada Kamis, 1 Mei 2024, untuk mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap perkembangan DOB Papua Tengah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengarkan langsung kondisi riil di Papua Tengah. "Kami ke sini bukan untuk bertanya lebih banyak, tetapi kami ingin lebih banyak mendengar yang sesungguhnya dan sesuai kenyataan yang terjadi di Papua Tengah," ujarnya di Timika.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik. Malik menekankan pentingnya kunjungan ini untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua Tengah dan mendiskusikan evaluasi DOB. Ia menilai Papua Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup progresif dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua Tengah sangat bergantung pada kepemimpinan dan strategi yang tepat. Beliau melihat capaian kinerja yang signifikan selama tiga tahun terakhir. "Kami hadir untuk memberikan ruang kepada Gubernur dan jajarannya untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang telah berproses dan sementara berproses," jelasnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menjelaskan bahwa sebagai provinsi yang masih baru, Papua Tengah tengah fokus membangun pondasi pemerintahan, pelayanan publik, dan penataan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat serta pengawasan dan arahan dari DPR RI, khususnya Komisi II.

Nawipa berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat memberikan arahan dan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi tata pemerintahan, pelaksanaan Pemilu, dan pembangunan daerah ke depan. "Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah, tapi juga dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat dan pengawasan serta arahan dari DPR RI, terkhusus Komisi II DPR RI," kata Gubernur Nawipa.

Papua Tengah, sebagai DOB yang relatif baru, menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan. Tantangan tersebut meliputi penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik. Kunjungan Komisi II DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi dan arahan yang konstruktif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Komisi II DPR RI berencana merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil kunjungan kerja ini. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan Papua Tengah ke depan. Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama. Hal ini mencakup akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut.

Keberhasilan pembangunan di Papua Tengah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Mimika untuk mengevaluasi perkembangan DOB Papua Tengah merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan di wilayah tersebut berjalan sesuai rencana. Dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat krusial untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju dan sejahtera.