DPRD Bali Fasilitasi Sekolah dan Pemprov Bahas Infrastruktur Pendidikan

Komisi IV DPRD Bali memfasilitasi pertemuan antara kepala sekolah dari berbagai kabupaten dengan Dinas Dikpora Bali untuk membahas dan mencari solusi terkait permasalahan infrastruktur pendidikan di sejumlah sekolah.

Denpasar, 17 Februari 2024 - Komisi IV DPRD Bali menggelar pertemuan penting antara kepala sekolah dari berbagai kabupaten di Bali dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan permasalahan infrastruktur pendidikan yang mendesak di sejumlah sekolah di Bali. Langkah ini diambil untuk mempermudah akses sekolah dalam menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Suwirta, menjelaskan tujuan utama pertemuan tersebut. "Pertemuan ini bertujuan untuk mempermudah beberapa sekolah yang memerlukan bantuan dalam menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah," ujar Suwirta. Ia juga menekankan pentingnya persiapan proposal rinci dari pihak sekolah. "Kami meminta kepala sekolah membawa proposal rincian yang dibutuhkan agar pembahasan lebih terarah dan efektif," tambahnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh kepala sekolah dari berbagai sekolah di Bali, antara lain SMAN 2 Abiansemal, SMAN 1 Negara, SMAN 1 Nusa Penida, SMAN 3 Amlapura, SMAN 2 Banjar, SMKN 2 Singaraja, SMKN 1 Nusa Penida, dan SMKN 1 Klungkung. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan infrastruktur pendidikan di Bali.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai permasalahan infrastruktur pendidikan yang dihadapi sekolah-sekolah di Bali. Masalah yang disampaikan sangat beragam, mulai dari kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem seperti tembok jebol, kekurangan fasilitas sanitasi (toilet) yang memaksa siswa mencari toilet di luar sekolah, bangunan sekolah lama yang rawan banjir, hingga kendala akses jalan menuju sekolah.

Suwirta menuturkan, "DPRD Bali mendapatkan sejumlah penuturan kepala sekolah, mulai dari tembok jebol akibat cuaca ekstrem, kurangnya toilet hingga siswa harus mencari toilet di luar sekolah, bangunan lama yang rawan banjir, dan persoalan infrastruktur pendidikan lainnya." Salah satu contoh yang mengemuka adalah kondisi SMAN di Karangasem yang memiliki 6 rombongan belajar per angkatan namun hanya memiliki 24 ruang kelas. Kondisi ini memaksa sekolah untuk menerapkan pembelajaran daring dan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan siswa.

Selain masalah ruang kelas, kendala akses jalan menuju sekolah juga menjadi perhatian serius. Banyak sekolah yang terkendala akses jalan pribadi atau tanah milik pengembang yang belum memberikan izin penggunaan jalan. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Bali menugaskan sekolah untuk membentuk tim guna mempercepat proses pembebasan lahan.

"Yang lain juga masalah jalan akses, banyak sekali masalahnya, ada terbentur jalan pribadi, tanah pengembang juga yang belum menyetujui penggunaan jalan itu, sehingga kami menugaskan sekolah bentuk tim segera pembebasan lahan itu," jelas Suwirta.

Suwirta juga menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat hingga saat ini belum berdampak signifikan pada anggaran pendidikan di Provinsi Bali. Meskipun minimal 20 persen APBD Bali dialokasikan untuk pendidikan, namun kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah di Bali masih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan di Bali.

Sebagai solusi, Suwirta berharap Gubernur Bali dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. "Oleh sebab itu kita juga berharap Pak Gubernur koordinasi dengan presiden untuk bisa dapat anggaran lebih besar sembari kita menggali potensi daerah kita, agar pendapatannya meningkat, kemandirian provinsi bisa meningkat," tutup Suwirta.