DPRD DKI Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Rp23 Miliar
DPRD DKI Jakarta efisiensikan anggaran APBD 2025, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen, menjadi Rp23 miliar untuk mendukung program yang lebih strategis.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan efisiensi anggaran APBD 2025, dengan fokus pada pengurangan perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPRD. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pemangkasan anggaran pada kegiatan non-urgent. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, mengumumkan pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen. Anggaran yang semula mencapai Rp46 miliar kini dipangkas menjadi Rp23 miliar. Pemangkasan ini berdampak pada pengurangan frekuensi perjalanan dinas luar negeri anggota dewan, dari dua kali menjadi satu kali dalam setahun.
Keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan penyisiran rinci APBD 2025. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menyatakan bahwa efisiensi anggaran mencapai Rp1,548 triliun. Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Efisiensi APBD DKI 2025: Fokus pada Pelayanan Publik
Selain pemangkasan perjalanan dinas luar negeri, efisiensi anggaran juga menyasar berbagai sektor lain. Pemprov DKI membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, percetakan, dan seminar. Terdapat pula pengurangan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan honorarium. Proses penyisiran anggaran melibatkan kerjasama dengan forum Asisten Sekda DKI Jakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan bahwa efisiensi juga diterapkan pada alokasi anggaran untuk makan dan minum dalam berbagai kegiatan, terutama aktivitas lapangan, rapat, dan jamuan tamu. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pemborosan dan memastikan fokus anggaran pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa pengurangan biaya perjalanan dinas, khususnya studi banding dan perjalanan luar negeri, merupakan bagian penting dari strategi efisiensi. Hal ini selaras dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong penghematan anggaran pada kegiatan yang tidak mendesak.
Dengan efisiensi ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Anggaran yang dihemat akan dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih strategis dan tepat sasaran, demi meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.
Rincian Efisiensi Anggaran
- Perjalanan Dinas Luar Negeri: Dipangkas 50%, dari Rp46 miliar menjadi Rp23 miliar.
- Kegiatan Seremonial: Belanja dibatasi.
- Kajian, Percetakan, dan Seminar: Belanja dikurangi.
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Belanja dikurangi.
- Honorarium: Belanja dikurangi.
- Makan dan Minum: Alokasi anggaran disesuaikan untuk mengurangi pemborosan.
Langkah efisiensi ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan memastikan dana tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, Pemprov DKI dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Harapannya, langkah ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.