DPRD Kotim Desak Perusahaan Segera Kantongi HGU, Potensi BPHTB Capai Rp844 Miliar!

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendesak penyelesaian HGU 16 perusahaan besar swasta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari BPHTB yang berpotensi mencapai Rp844 miliar.

Sampit, Kalimantan Tengah, 28 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan terhadap 16 perusahaan besar swasta (PBS) yang belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). Desakan ini dilatarbelakangi potensi pendapatan daerah yang signifikan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum tergali secara maksimal.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyatakan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal anggaran. "Kami minta pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi membantu PBS yang belum menyelesaikan HGU, karena ini juga menyangkut kepentingan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegas Rimbun dalam keterangannya di Sampit, Jumat lalu.

Potensi BPHTB yang belum termanfaatkan dari 16 PBS tersebut diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu Rp844 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang terpaksa dipangkas oleh pemerintah pusat akibat efisiensi anggaran. Dengan teroptimalisasinya BPHTB, program pembangunan di Kotim diyakini dapat berjalan lebih baik dan lebih maksimal.

Rendahnya serapan BPHTB di Kotim menjadi perhatian serius. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim, Ramadansyah, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, BPHTB hanya mencapai 6,95 persen dari target Rp349 miliar lebih. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan perkebunan swasta yang belum memiliki izin HGU.

Bapenda Kotim telah menyusun target BPHTB dengan memperhitungkan jumlah perusahaan yang belum memiliki HGU. Harapannya, setelah perusahaan tersebut mengurus dan mendapatkan HGU, serapan BPHTB dapat meningkat secara signifikan. Namun, Ramadansyah juga menegaskan bahwa pengurusan HGU merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Meskipun demikian, Pemkab Kotim terus mendorong perusahaan untuk segera menyelesaikan proses pengurusan HGU. "Tapi kami dapat informasi dari ATR/BPN Kotim bahwa sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan pengajuan HGU ke kementerian, kita doakan saja supaya lancar. Kalau itu terealisasi, artinya mereka bisa menyelesaikan kewajiban ke daerah," jelas Ramadansyah.

DPRD Kotim berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses pengurusan HGU bagi perusahaan yang belum mengantongi izin tersebut. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan swasta sangat diperlukan untuk mempercepat proses ini.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BPHTB juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan agar potensi PAD dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dengan terselesaikannya permasalahan HGU dan optimalisasi BPHTB, diharapkan pembangunan di Kotim dapat berjalan lebih lancar dan lebih merata, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi BPHTB ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengurusan HGU dan penarikan BPHTB untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Desakan DPRD Kotim terhadap penyelesaian HGU oleh 16 PBS merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui BPHTB. Potensi pendapatan yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.