Dua Operator Desa di Tangerang Tersangka Korupsi APBDes Rp789 Juta

Kejari Kabupaten Tangerang menetapkan dua operator desa sebagai tersangka korupsi APBDes 2024, mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp789 juta dan kini ditahan di Rutan Kelas I Tangerang.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi dana desa. AI, operator Desa Pondok Kelor, dan HK, operator Desa Kampung Kelor, keduanya di Kecamatan Sepatan Timur, diduga melakukan penyimpangan dalam pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024. Penyelidikan intensif yang dilakukan Kejari Tangerang membuahkan hasil dengan penetapan tersangka ini, Kamis, 13 Februari 2024.

Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra, menjelaskan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil dari penyelidikan dan penelitian mendalam. Proses ini meliputi pemeriksaan laporan, sejumlah dokumen, dan berkas hasil penggeledahan di beberapa lokasi terkait. Bukti-bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk menetapkan kedua operator desa tersebut sebagai tersangka.

Doni menambahkan, penetapan tersangka ini bukan tanpa alasan. Hasil investigasi menunjukkan adanya penyelewengan dana APBDes yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara yang ditimbulkan cukup signifikan. Tersangka AI menyebabkan kerugian negara sebesar Rp789 juta lebih, sementara tersangka HK mengakibatkan kerugian sebesar Rp481.785.687.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dan ancaman hukuman yang berat bagi para pelaku.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kedua operator desa tersebut langsung ditahan. Doni mengungkapkan, "Selanjutnya kedua orang Tersangka dilakukan Penahanan di Rutan Kelas I Tangerang di Jambe selama 20 Hari ke depan." Penahanan ini bertujuan untuk mempermudah proses penyidikan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama proses hukum berlangsung.

Kasus korupsi APBDes ini menimbulkan kekhawatiran dan kerugian besar bagi masyarakat Desa Pondok Kelor dan Kampung Kelor. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Kejari Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah desa lainnya agar lebih hati-hati dan transparan dalam mengelola dana desa.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana desa. Mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat sangat krusial untuk mencegah terjadinya korupsi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akses informasi publik terkait pengelolaan dana desa juga sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan agar dapat berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi dini potensi korupsi. Dengan demikian, dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kasus korupsi APBDes di Kabupaten Tangerang ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.