Dua Perusahaan di Kudus Belum Patuh UMK 2025, Terancam Sanksi Pidana

Tim pemantau UMK Kudus menemukan dua perusahaan yang belum patuh terhadap UMK 2025 dan terancam sanksi pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Kudus, 3 Maret 2025 - Tim Pemantau Kepatuhan Perusahaan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menemukan dua perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025. Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran dan menjadi sorotan penting terkait penegakan aturan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Kedua perusahaan yang belum patuh ini akan menghadapi konsekuensi hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Meskipun sebagian besar perusahaan di Kudus telah menerapkan UMK 2025 sebesar Rp2.680.485,72, dua perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut bergerak di bidang percetakan dan klinik kecantikan. Ketidakpatuhan ini bukan terletak pada besaran upah pokok, melainkan pada komponen upah lainnya yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang menyeluruh tentang regulasi pengupahan bagi para pengusaha.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Agus Juanto, menjelaskan bahwa temuan ini didapatkan setelah melakukan pemantauan terhadap 35 dari 40 perusahaan skala menengah dan kecil yang menjadi target pengawasan. Beliau menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan UMK dan peraturan ketenagakerjaan lainnya. Pemantauan ini dilakukan secara intensif meskipun dengan keterbatasan anggaran dan tanpa melibatkan perwakilan dari Apindo dan SPSI.

Agus Juanto menjelaskan bahwa kedua perusahaan yang belum patuh tersebut telah diberikan pembinaan dan himbauan untuk segera menyesuaikan komponen upah mereka dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021. Pembinaan ini diharapkan dapat membantu perusahaan memahami dan memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah Kudus berkomitmen untuk memastikan seluruh perusahaan di wilayahnya mematuhi aturan ketenagakerjaan.

Selain pembinaan, pihaknya juga memberikan edukasi terkait norma kerja lainnya, seperti jam kerja, lembur, dan struktur skala upah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada perusahaan tentang seluruh aspek peraturan ketenagakerjaan. Penting untuk diingat bahwa UMK bukanlah upah standar dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah yang sesuai.

Agus menambahkan, struktur skala upah dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan, namun tetap harus memperhatikan hak-hak pekerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan aturan, namun tetap memastikan keadilan bagi pekerja.

Meskipun ada fleksibilitas dalam penerapan struktur skala upah, perusahaan tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan UMK. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berakibat fatal bagi perusahaan.

Bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sanksi berat menanti. Pasal 185 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa pelanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan.

Pemantauan kepatuhan UMK 2025 di Kudus terus dilakukan secara intensif. Pemerintah daerah Kudus berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan semua perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang adil dan kondusif bagi semua pihak.

Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang mencoba untuk melanggar aturan. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di Kabupaten Kudus.