Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melaporkan peningkatan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran THR, ditandai dengan penurunan signifikan aduan di posko pengaduan.

Pemerintah Kabupaten Bandung membuka posko pengaduan THR Idul Fitri 1446 H untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan.

Disnakertrans Tulungagung mengingatkan perusahaan wajib membayar THR karyawan H-7 sebelum Lebaran sesuai aturan Kemenaker, dengan ancaman pelaporan jika terjadi pelanggaran.

Pemerintah Kabupaten Dompu, NTB, melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang jagung dan mengancam penutupan bagi perusahaan yang mengabaikan standar keamanan dan keselamatan kerja (K3).

Disnaker KUKM Kota Madiun membuka posko pengaduan THR Lebaran 2025 untuk memfasilitasi permasalahan pencairan THR dan BHR bagi pekerja di Kota Madiun, Jawa Timur.

Pemerintah Kota Bengkulu mewajibkan seluruh perusahaan melaporkan bukti pembayaran THR kepada karyawan untuk memastikan hak pekerja terpenuhi menjelang Idul Fitri 1446 H.

Pemerintah Kota Bengkulu memastikan lebih dari 2.000 perusahaan di wilayahnya akan membayarkan THR Idul Fitri 1446 H kepada seluruh karyawan, termasuk pengemudi dan kurir daring.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan kesiapan perusahaan dalam membayarkan THR pekerja tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 2025, sesuai aturan pemerintah.

Tim pemantau UMK Kudus menemukan dua perusahaan yang belum patuh terhadap UMK 2025 dan terancam sanksi pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq mendorong praktik bisnis berkelanjutan melalui penghargaan PROPER, yang tahun ini diikuti 4.495 perusahaan dengan peningkatan signifikan dalam kepatuhan lingkungan.