LIVE

Dua Tersangka Ditahan Terkait Korupsi SHM di Inhu, Riau

Kejari Inhu menahan dua tersangka korupsi penerbitan SHM atas lahan milik Pemkab Inhu tahun 2004 yang diterbitkan atas nama Martinis pada 2015-2016, dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.

sumber antara
Kejari Inhu menahan dua tersangka korupsi penerbitan SHM atas lahan milik Pemkab Inhu tahun 2004 yang diterbitkan atas nama Martinis pada 2015-2016, dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu), Riau, resmi menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Penahanan dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2025, di Rengat, Riau. Kasus ini terkait penerbitan SHM sebidang tanah atas nama Martinis yang terjadi pada periode 2015-2016. Tanah tersebut diketahui merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Inhu yang telah bersertifikat sejak tahun 2004.

Kedua tersangka yang ditahan adalah AK, seorang petugas ukur di Kantor Pertanahan Inhu, dan Z, anggota Panitia Pemeriksa Tanah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Inhu, Leonard Sarimonang Simalango, mengungkapkan penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor SP.TSK-55/L.4.12/Fd.1/02/2025 untuk AK dan SP.TSK-56/L.4.12/Fd.1/02/2025 untuk Z.

Proses penyidikan melibatkan pemeriksaan 29 saksi, empat ahli, dan 47 dokumen terkait penerbitan SHM tersebut. "Dengan bukti-bukti yang ada, terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka AK dan Z," jelas Leonard. Kedua tersangka diduga telah melanggar prosedur dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan SHM.

Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.701.450.000. Angka tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat Indragiri Hulu Nomor: 700/R.IV/02.01/XII/2024/106 pada 18 Desember 2024. Meskipun demikian, Kejari Inhu masih mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 55 jo atau Pasal 3 Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Rangga Pandu Asmara Jingga
R
Reporter Rangga Pandu Asmara Jingga
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Dua Tersangka Baru Ditahan dalam Kasus Korupsi KONI Makassar

Kejari Makassar menahan dua tersangka baru, HH dan JTU, terkait korupsi dana hibah KONI Makassar senilai Rp65 miliar tahun 2022-2023, menambah total tersangka menjadi lima orang.

konten ai
Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi SIHT Kudus Ditangkap, Kerugian Negara Capai 5,25 Miliar Rupiah

Kejari Kudus menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembangunan SIHT, dengan total kerugian negara mencapai Rp5,25 miliar; RKHA selaku PPK dan SK yang melawan hukum memborongkan pekerjaan.

#planetantara
Kejari Sinjai Tahan Dua Tersangka Korupsi Irigasi Apparang Rp1,7 Miliar

Kejaksaan Negeri Sinjai menahan dua tersangka, SHW dan AA, terkait korupsi rehabilitasi irigasi Apparang senilai Rp7,5 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar lebih.

konten ai
Kejari Sinjai Tahan Dua Tersangka Korupsi Irigasi Apparang Rp1,7 Miliar

Kejaksaan Negeri Sinjai menahan dua tersangka, SHW dan AA, terkait korupsi rehabilitasi irigasi Apparang senilai Rp7,5 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar lebih.

konten ai
Korupsi Aset KAI Rp35,49 Miliar: Dua Tersangka Ditahan di Medan

Kejari Medan menetapkan dua tersangka korupsi penguasaan aset PT KAI senilai Rp35,49 miliar lebih, dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

#planetantara
Dugaan Korupsi Rp23,2 Miliar: Kades Kohod Terseret Kasus SHGB/SHM

LBH Muhammadiyah menduga Kades Kohod, Arsin, telah meraup keuntungan Rp23,2 miliar dari penerbitan SHGB/SHM palsu di perairan Kabupaten Tangerang, melibatkan 16 kades lain dan oknum BPN.

#planetantara
Tiga Tersangka Ditahan, Korupsi Pajak Kendaraan Bungo Capai Rp1,9 Miliar

Kejaksaan Negeri Bungo menahan tiga tersangka baru dalam kasus korupsi pajak kendaraan tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp1,9 miliar, menambah total tersangka menjadi tujuh orang.

Sumber Antara
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mataram: Hanya Kesalahan Administrasi

Inspektorat Mataram memastikan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI senilai Rp15,5 miliar hanya kesalahan administrasi, tanpa kerugian negara.

#planetantara
Kasus Korupsi Pasar Inpres Bengkulu: 6 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Enam terdakwa kasus korupsi Pasar Inpres Bintuhan, Kaur, Bengkulu, dituntut hukuman penjara dan denda dengan total kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar; satu terdakwa lainnya dituntut hukuman lebih ringan.

hukum
Kejari Muara Enim Sita Rp150 Juta Terkait Korupsi Pembangunan Siring

Kejaksaan Negeri Muara Enim menyita Rp150 juta sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan siring jalan di Pulau Panggung, Muara Danau, yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar dan merugikan keuangan negara.

hukum
Sidang Perdana Tom Lembong: Kasus Korupsi Impor Gula Rp578 Miliar

Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp578 miliar.

#planetantara
Kejari Pidie Sita Rp1,4 Miliar Terkait Korupsi Bahan Kimia di Perusahaan Air Minum

Kejaksaan Negeri Pidie menyita Rp1,4 miliar lebih terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Krueng Baro tahun 2020-2023, dengan tiga tersangka ditetapkan dan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar.

Korupsi
Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Miliar dalam Kasus Korupsi Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyita Rp2,5 miliar sebagai barang bukti korupsi pengelolaan keuangan Perusda pertambangan Bara Kaltim Sejahtera tahun 2017-2020, yang merugikan negara hingga Rp21 miliar.

#planetantara