Dugaan Pelanggaran Pilkada Maybrat Diadukan ke DKPP RI

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Maybrat nomor urut 2 melaporkan penyelenggara Pilkada ke DKPP RI atas dugaan intervensi, pengabaian laporan pelanggaran, dan tewasnya seorang saksi.

Jakarta, 24 Januari 2024 - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Maybrat, Papua Barat Daya, nomor urut 2, Agustinus Tenau-Marthen Howay, resmi melaporkan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Laporan ini mencuat pasca Pilkada Maybrat yang penuh kontroversi.

Kuasa hukum Agustinus-Marthen, Arsi Divinubun, mengungkapkan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat, Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, seorang operator, tiga anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maybrat, dan seorang staf Bawaslu Kabupaten Maybrat. Semua pihak tersebut diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran selama proses Pilkada.

Beberapa poin penting dalam aduan tersebut meliputi dugaan intervensi Asisten II Sekda Kabupaten Maybrat dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, KPU diduga melakukan pelanggaran serius yang diabaikan Bawaslu. Bawaslu dinilai telah mengabaikan sebanyak 126 laporan terkait dugaan pelanggaran masif di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lebih mengejutkan lagi, Arsi Divinubun juga menyinggung adanya korban jiwa. Seorang suami dari saksi pasangan calon nomor urut 2 diduga dibunuh karena tidak mau membocorkan posisi istrinya yang memegang formulir C1 (hasil penghitungan suara) yang belum ditandatangani. Kejadian ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran dalam Pilkada Maybrat.

"Hal-hal yang seperti ini kami minta supaya terbuka karena ini kelihatannya di dalam dalil yang disampaikan oleh teman-teman di MK (Mahkamah Konstitusi) itu tidak disampaikan secara terbuka. Apalagi, Bawaslu sebagai wasit di dalam pertandingan pilkada ini harus jujur dan adil," ujar Arsi Divinubun.

Arsi berharap aduan ini dapat memperkuat gugatan pasangan calon nomor urut 2 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Maybrat. Pasangan calon ini juga telah mempersiapkan bukti dan saksi untuk mendukung klaim mereka, yang dianggap disembunyikan oleh penyelenggara Pilkada.

Kuasa hukum lainnya, Radhy Bachmid, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan bukti dan saksi untuk memperkuat gugatan di DKPP. Bukti-bukti ini diyakini dapat mengungkap fakta-fakta yang disembunyikan oleh penyelenggara Pilkada Maybrat. Pasangan calon nomor urut 2 sebelumnya telah menggugat hasil Pilkada Maybrat di MK dengan nomor perkara 259/PHPU.BUP-XXIII/2025, mendalilkan adanya intimidasi, ancaman, dan kekerasan dalam proses pilkada tersebut, dengan tujuan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Karel Murafer-Ferdinando Solossa.

Kasus ini menjadi sorotan mengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak.