Efisiensi Anggaran Pemerintah: Tak Pengaruhi Kebutuhan Kerja Pegawai

Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengurangi kebutuhan kerja pegawai kementerian/lembaga dan tetap fokus pada program prioritas.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar memberikan jaminan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan memengaruhi kebutuhan kerja para pegawai di kementerian dan lembaga. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.

"Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial (bansos), tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, dan tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan. Artinya, seluruh kebutuhan kerja tetap berjalan normal," tegas Muhaimin.

Menko PMK menekankan bahwa seluruh kementerian/lembaga di bawah koordinasinya mendukung dan akan melaksanakan kebijakan efisiensi pemerintah sesuai arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan fokus dan mempertajam prioritas pembangunan nasional.

"Efisiensi memberikan penajaman, focusing, dan refreshing sekaligus penataan konsentrasi anggaran dalam pembangunan nasional. Ini penting untuk perbaikan," jelasnya. Muhaimin menambahkan bahwa prinsip efisiensi ini berfokus pada pengurangan anggaran untuk kegiatan non-prioritas, sehingga dana dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, "Prinsipnya, kita mengurangi rapat-rapat yang tidak terlalu penting, menghilangkan kegiatan seremonial, dan tidak lagi melakukan aktivitas yang bersifat pengulangan. Kita fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."

Meskipun masing-masing kementerian/lembaga memiliki prioritas berbeda, Muhaimin menekankan pentingnya penyesuaian dengan arahan Presiden. "Intinya, dalam rapat hari ini, kami mempertegas komitmen masing-masing kementerian di bawah Kemenko PMK untuk menyukseskan program efisiensi ini," tuturnya.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menambahkan bahwa penerapan efisiensi anggaran bukanlah hal yang unik bagi Indonesia. Vietnam, China, dan Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan serupa. Hal ini, menurutnya, merupakan respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang membatasi ruang fiskal.

“Bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi, Vietnam, China, dan Amerika Serikat juga melakukannya. Negara lain juga melakukan efisiensi karena banyak ketidakpastian di dunia, sehingga ruang fiskal perlu dijaga,” ujar Mari.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi operasional dan kebutuhan kerja pegawai di kementerian/lembaga.