Efisiensi Anggaran Rp61 Miliar: APBD Pasaman 2025 Terdampak Inpres

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp61 miliar pada APBD 2025 akibat dampak Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2025. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah memaksa pemangkasan anggaran mencapai Rp61 miliar dari APBD, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU). Langkah ini diambil pemerintah pusat sebagai upaya efisiensi keuangan negara.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pasaman, Teguh Suprianto, mengumumkan kebijakan ini pada Kamis lalu di Lubuk Sikaping. Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Pasaman. Pemerintah daerah kini tengah berupaya menyusun strategi untuk menghadapi situasi ini dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap pelayanan publik.

Dampak dari efisiensi ini akan dirasakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pasaman. Penyesuaian anggaran akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 30 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD 2025. Langkah-langkah konkret tengah disiapkan untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan efektif dan terarah.

Pemkab Pasaman telah mengeluarkan edaran kepada seluruh SKPD untuk melakukan penyesuaian anggaran. Fokus utama efisiensi diarahkan pada pengurangan belanja yang kurang prioritas. Beberapa langkah konkret yang akan diambil antara lain membatasi belanja untuk kegiatan percetakan, publikasi, dan kegiatan seremonial. Kajian, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, perlombaan, workshop, dan focus group discussion juga akan dievaluasi dan diefisiensikan.

Efisiensi juga akan diterapkan pada perjalanan dinas. Pemkab Pasaman akan mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen. Perjalanan dinas untuk koordinasi, konsultasi, dan studi banding akan ditiadakan, digantikan dengan pemanfaatan teknologi seperti zoom meeting. Pimpinan unit kerja akan lebih selektif dalam memberikan izin perjalanan dinas kepada bawahannya. Durasi perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat dibatasi satu hari, kecuali untuk jarak lebih dari 250 kilometer.

Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, workshop, dan focus group discussion yang dianggap penting akan tetap dilaksanakan, namun diutamakan di Kabupaten Pasaman. Pembatasan juga akan dilakukan pada belanja honorarium kegiatan, dengan pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Efisiensi belanja barang dan jasa, terutama untuk perjalanan dinas, barang habis pakai, dan cetak serta penggandaan, juga menjadi fokus utama.

Pemkab Pasaman akan mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur. Alokasi anggaran akan difokuskan pada target kinerja pelayanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Pasaman untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun dengan adanya pemangkasan anggaran. Alokasi anggaran tidak akan lagi berdasarkan pemerataan antar SKPD atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Dengan demikian, strategi efisiensi yang diterapkan Pemkab Pasaman menekankan pada prioritas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran. Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari pemangkasan anggaran terhadap program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan efisien.

Langkah-langkah efisiensi ini menunjukkan komitmen Pemkab Pasaman untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan transparan, meskipun dihadapkan pada tantangan pemangkasan anggaran yang signifikan. Prioritas tetap diberikan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.