Efisiensi APBN 2025: Ancaman bagi BUMN Karya dan Potensi Kenaikan Inflasi?

Efisiensi anggaran pemerintah berpotensi menurunkan kontribusi BUMN karya, mengurangi penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan inflasi, menurut para pengamat.

Jakarta, 17 Februari 2025 - Rencana efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, khususnya pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun, menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya dan perekonomian nasional. Para pengamat memperingatkan potensi penurunan kontribusi BUMN karya, pengurangan lapangan kerja, dan bahkan peningkatan inflasi.

Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa efisiensi di sektor infrastruktur akan langsung menurunkan kontribusi BUMN karya. Hal ini dikarenakan sektor ini selama ini menyerap banyak tenaga kerja dan berperan dalam menekan biaya distribusi, sehingga menahan laju inflasi. "Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat," ujar Toto.

Toto menambahkan, penurunan aktivitas ekonomi akibat efisiensi ini akan berdampak pada pengurangan daya beli masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor infrastruktur. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa 80 persen pendapatan BUMN karya di sektor infrastruktur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh," jelasnya.

Senada dengan Toto, Yayat Supriatna, pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, juga menyoroti potensi pengurangan penyerapan tenaga kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat efisiensi di sektor infrastruktur. Ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak pada pemeliharaan infrastruktur yang buruk dan berkurangnya lapangan kerja baru di bidang perencanaan dan konstruksi. "Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja," tuturnya.

Yayat menyarankan pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan efisiensi ini secara menyeluruh agar tidak terlalu memengaruhi perekonomian. Salah satu solusinya adalah memberikan skema khusus bagi BUMN karya agar kontribusinya tetap terjaga. Toto menambahkan, BUMN karya juga perlu melakukan diversifikasi pasar agar tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah.

Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun, termasuk efisiensi belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun. Surat tersebut juga mencantumkan 16 aspek yang perlu dipangkas anggarannya.

Setiap K/L harus merevisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dan menyerahkannya ke DPR untuk disetujui paling lambat 14 Februari 2025. Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan upaya efisiensi dengan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memastikan keberlanjutan kontribusi BUMN karya bagi perekonomian nasional.

Langkah diversifikasi bagi BUMN karya menjadi krusial. Mereka perlu mengembangkan sumber pendapatan alternatif di luar APBN untuk mengurangi ketergantungan dan memastikan keberlangsungan usaha. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan skema dukungan khusus untuk BUMN karya agar dampak negatif dari efisiensi dapat diminimalisir.

Efisiensi anggaran pemerintah memang penting, namun perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan BUMN karya. Pemerintah, BUMN karya, dan para pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat agar efisiensi tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.