Formasi Profesional di Himbara: Langkah Tepat Menuju Efisiensi dan Kepercayaan Publik?

Ekonom apresiasi dominasi profesional di jajaran komisaris dan direksi Himbara pasca RUPST, dinilai langkah efisiensi dan peningkatan kepercayaan publik.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Himbara yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Maret 2024 menghasilkan formasi baru jajaran komisaris (BoC) dan direksi (BoD) yang didominasi oleh para profesional. Hal ini direspon positif oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang melihatnya sebagai langkah efisiensi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap BUMN. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta dan menjadi kabar baik bagi para pengamat ekonomi, mengingat sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga mengumumkan struktur kepengurusan yang didominasi oleh tokoh profesional.

Wijayanto menilai, dominasi profesional ini sejalan dengan narasi efisiensi pemerintah. Tidak ada relawan atau influencer yang masuk dalam daftar BoC dan BoD Himbara. Ia berharap langkah ini dapat diterapkan juga di BUMN lain, seperti Pertamina dan PLN, untuk menyelesaikan permasalahan BUMN dan meningkatkan kepercayaan investor.

Perubahan ini juga mencakup perampingan jumlah komisaris di masing-masing bank Himbara. Jumlah komisaris BRI dan Bank Mandiri berkurang dari 10 menjadi 6 orang, BNI dari 11 menjadi 6 orang, dan BTN dari 9 menjadi 6 orang. Langkah perampingan dan penunjukan profesional ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto.

RUPST Himbara menghasilkan perubahan signifikan dalam susunan pengurus. Tidak hanya terjadi perampingan jumlah komisaris, tetapi juga perubahan komposisi yang kini didominasi oleh para profesional. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan tata kelola perusahaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa arahan Presiden untuk merampingkan struktur komisaris dan mengisi posisi tersebut dengan profesional telah dijalankan. Langkah ini disambut baik oleh pasar, terutama di sektor perbankan.

Wijayanto Samirin menambahkan bahwa dengan menempatkan profesional di posisi kunci, setidaknya 50 persen permasalahan BUMN dapat teratasi. Kepercayaan publik dan investor akan meningkat, mengurangi skeptisisme dan meningkatkan optimisme terhadap kinerja BUMN.

Meskipun ada pejabat Bank Indonesia (BI) yang masuk dalam jajaran komisaris Himbara, Wijayanto berharap konflik kepentingan dapat dihindari.

Beberapa pejabat BI ditunjuk sebagai komisaris di Himbara. Edi Susianto (Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI) menjadi Komisaris Independen BRI, Donny Hutabarat (Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI) menjadi Komisaris BNI, dan Ida Nuryanti (Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI) menjadi Komisaris Independen BTN.

Penunjukan pejabat BI ini perlu dipantau agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola Himbara, serta berkontribusi pada perekonomian nasional.

Perubahan susunan pengurus Himbara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMN. Dengan menempatkan para profesional di posisi kunci, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dominasi profesional dalam formasi BoC dan BoD Himbara pasca RUPST merupakan langkah strategis menuju efisiensi dan peningkatan kepercayaan publik. Perampingan jumlah komisaris juga mendukung efisiensi operasional. Namun, penting untuk memastikan transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan, terutama dengan adanya pejabat BI di jajaran komisaris.