Gubernur Babel Panggil Bupati/Wali Kota Se-Babel Bahas Strategi Peningkatan PAD

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-daerah untuk mencari solusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan signifikan.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, akan segera mengundang seluruh bupati dan wali kota se-provinsi untuk mengikuti rapat koordinasi (rakor) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rakor ini dijadwalkan segera dilaksanakan menyusul penurunan PAD yang signifikan di Triwulan I tahun 2025.

Penurunan PAD ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Keuangan Kepulauan Babel, PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Triwulan I 2025 mengalami penurunan hingga 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan defisit keuangan regional yang mencapai Rp1,48 triliun.

Dalam keterangannya di Pangkalpinang, Selasa, Gubernur Arsani menekankan pentingnya rakor ini untuk menggali dan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi. Ia berharap rakor ini dapat menghasilkan strategi jitu untuk meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Penurunan PAD sebesar 30 persen di Triwulan I 2025 menjadi pukulan telak bagi keuangan daerah. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Kepala Kanwil Kemenkeu Kepulauan Bangka Belitung, Edih Mulyadi. Beliau menjelaskan bahwa pendapatan negara hanya mencapai Rp765,61 miliar, sementara belanja mencapai Rp2,24 triliun, sehingga mengakibatkan defisit yang cukup besar.

Gubernur Arsani mengakui bahwa biaya birokrasi yang tinggi menjadi salah satu penyebab defisit ini. Ia berjanji untuk mengatasi permasalahan ini dan menjadikan peningkatan PAD serta perekonomian masyarakat sebagai prioritas utama. "Biaya birokrasi di daerah ini sangat tinggi, sementara biaya ke masyarakat kurang dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi saya untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat di daerah ini," ujar Gubernur Arsani.

Rakor yang akan segera dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antar kabupaten/kota untuk mencapai tujuan peningkatan PAD.

Rakor tersebut akan fokus pada identifikasi potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum tergali secara maksimal. Selain itu, rakor juga akan membahas strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Diharapkan, melalui rakor ini, akan ditemukan solusi inovatif dan terukur untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Gubernur Arsani berharap, melalui rakor ini, akan tercipta visi dan misi yang jelas untuk meningkatkan PAD di masa mendatang. "Kita harus duduk bersama untuk menentukan visi misi ke depannya. Yang lama biarlah berlalu dan ke depannya secara bertahap kita menuju PAD yang lebih baik lagi," tegasnya.

Langkah-langkah konkret yang akan dibahas dalam rakor antara lain: review peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak dan retribusi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses perpajakan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakor ini diharapkan menjadi titik awal untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan PAD. Peningkatan PAD ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah daerah optimistis bahwa rakor ini akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mengatasi permasalahan defisit keuangan dan meningkatkan PAD di masa mendatang.

Selain itu, peningkatan PAD juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulannya, rapat koordinasi yang diprakarsai oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki kondisi keuangan daerah. Semoga rakor ini dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.