Gubernur Jateng Siap Tampung Aspirasi Pengusaha Truk yang Protes Larangan Operasional Mudik Lebaran 2025

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan kesiapannya untuk menerima aspirasi para pengusaha truk yang menolak larangan operasional selama mudik Lebaran 2025, meskipun kebijakan tersebut harus tetap dijalankan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menyatakan kesiapannya untuk menerima aspirasi dari para pengusaha truk yang melakukan aksi penghentian operasional angkutan barang. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap larangan operasional truk dengan sumbu tiga atau lebih selama 16 hari pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Luthfi di Semarang pada Kamis lalu.

Penghentian operasional angkutan barang ini dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Cabang Tanjung Emas Semarang, sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran pengurus pusat organisasi tersebut. Ketua DPC Aptrindo Tanjung Emas Semarang, Supriyono, menjelaskan bahwa aksi ini dimulai pada 20 Maret pukul 00.00 WIB sebagai bentuk protes atas kebijakan larangan tersebut. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan terhadap sektor logistik, khususnya bagi pengusaha dan pengemudi truk.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang perlu didengar dan ditanggapi. Ia menyatakan, "Dikomunikasikan, sebenarnya permasalahannya apa. Aksi dalam rangka penyampaian aspirasi tentu kami layani." Meskipun demikian, Gubernur Luthfi juga menegaskan bahwa larangan operasional truk bersumbu tiga atau lebih merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajarannya, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Aksi penghentian operasional angkutan barang oleh Aptrindo Cabang Tanjung Emas Semarang menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor logistik di Jawa Tengah. Larangan operasional truk selama 16 hari pada masa arus mudik Lebaran 2025 berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, terutama bagi komoditas selain bahan kebutuhan pokok. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di beberapa daerah dan berdampak pada perekonomian.

Supriyono, Ketua DPC Aptrindo Tanjung Emas Semarang, mengungkapkan bahwa larangan tersebut berdampak luas terhadap sektor logistik. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengusaha truk, tetapi juga oleh para pengemudi yang kehilangan mata pencaharian sementara. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan ini.

Aptrindo berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih bijak dan mempertimbangkan nasib para pengusaha dan pengemudi truk. Mereka meminta agar pemerintah membuka dialog untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa mengorbankan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Gubernur Luthfi mengimbau kepada seluruh pengusaha angkutan barang, kecuali yang mengangkut bahan kebutuhan pokok, untuk tetap mematuhi aturan yang tertuang dalam SKB tiga menteri. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025. Namun, kesiapannya untuk menerima aspirasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi yang adil.

Sikap terbuka Gubernur Luthfi dalam menerima aspirasi pengusaha truk menunjukkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini penting untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 tanpa mengabaikan kepentingan para pengusaha angkutan barang.

Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sektor logistik dan kesejahteraan para pengemudi truk, sementara para pengusaha truk diharapkan dapat memahami pentingnya kelancaran arus mudik Lebaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Harapannya, arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar dan aman, serta kesejahteraan para pelaku usaha angkutan barang tetap terjaga.