Gubernur Riau Minta Dinas PUPR Kerja 24 Jam, Antisipasi Mudik Lebaran 2025

Gubernur Riau meminta Dinas PUPR bekerja 24 jam untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama mudik Lebaran 2025 dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membahas kontribusi perusahaan sawit dalam perbaikan infrastruktur jalan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)-Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau untuk bekerja selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas jalan bagi masyarakat, terutama dalam menyambut arus mudik Lebaran 2025. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Abdul Wahid saat kunjungan kerja ke Kantor Dinas PUPR-PKPP di Pekanbaru, Selasa (4/3).

Keputusan ini didorong oleh pentingnya akses lalu lintas yang lancar, tidak hanya untuk kenyamanan arus mudik Lebaran, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur menekankan perlunya kinerja optimal dari Dinas PUPR-PKPP dalam memastikan hal tersebut terwujud. "Selain mendukung kenyamanan arus mudik 2025, akses lalu lintas penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena itu Dinas PUPR-PKPP perlu bekerja optimal," tegas Abdul Wahid.

Jelang Idul Fitri 2025, fokus utama Dinas PUPR-PKPP adalah memetakan dan segera memperbaiki titik-titik jalan yang berpotensi rawan. Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian utama adalah jalan rusak di Ujung Batu, Sinaboi, Inhu-Kuansing, dan Inhil-Rengat. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan pengerjaan fisik jembatan yang sempat terhenti akibat putusnya kontrak pada tahun 2024. Keberadaan jembatan yang berfungsi dengan baik sangat krusial untuk menunjang kelancaran lalu lintas orang dan barang.

Gubernur Abdul Wahid juga menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur jangka panjang. Tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan rusak, namun juga perlu adanya upaya untuk mendukung konektivitas antar daerah. Pengembangan dan perluasan akses ke destinasi wisata, seperti kawasan wisata Bono, juga menjadi bagian penting dari rencana tersebut. "Karena itu perencanaan infrastruktur jangka panjang sangat dibutuhkan, selain menangani jalan rusak juga perlu upaya mendukung konektivitas antardaerah termasuk pengembangan dan perluasan akses ke destinasi wisata seperti kawasan wisata Bono dan lain lain," tambahnya.

Langkah-langkah perbaikan infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Riau dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Dengan jalan yang baik, mobilitas barang dan jasa akan meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata juga akan menarik kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Riau dengan melibatkan berbagai pihak. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu, perbaikan infrastruktur jalan di Riau dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Riau telah mengajukan usulan agar perusahaan kelapa sawit diwajibkan membayar iuran khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Riau. Usulan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa banyak kerusakan jalan disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan sawit, terutama truk-truk bermuatan berat yang melebihi kapasitas angkut.

Iuran wajib ini diharapkan dapat mendorong perusahaan sawit untuk turut serta bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur jalan yang mereka gunakan untuk kegiatan operasional. Dengan demikian, dampak negatif kerusakan jalan terhadap masyarakat dan mobilitas umum dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Pembayaran iuran ini diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan di Riau. Dengan adanya dana tambahan ini, diharapkan pemerintah dapat melakukan perbaikan jalan secara lebih cepat dan efektif. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran arus lalu lintas.

Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga infrastruktur jalan di Riau. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya komitmen dari semua pihak, diharapkan perbaikan infrastruktur jalan di Riau dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan.