Hakim Cabut Gugatan Praperadilan Tersangka Korupsi LCC, Proses Hukum Tetap Berjalan

Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan pencabutan gugatan praperadilan Isabel Tanihaha, tersangka korupsi pembangunan Lombok City Center (LCC) senilai Rp39 miliar, namun proses hukum tetap berlanjut.

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (25/2) memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Isabel Tanihaha, salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan Lombok City Center (LCC). Keputusan ini diambil dalam sidang perdana perkara nomor: 2/Pid.Pra/2025/PN.Mtr. Perkara ini melibatkan kerugian negara senilai Rp39 miliar dan menjerat tiga tersangka, termasuk Isabel Tanihaha, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Lalu Moh. Sandi Iramaya, membenarkan putusan tersebut. Ia menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka, Muhammad Ihwan. Meskipun gugatan praperadilan dicabut, Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram lainnya, Efrien Saputera, memastikan bahwa proses hukum kasus korupsi LCC tetap berjalan sesuai prosedur di tahap penyidikan.

Kasus korupsi LCC ini melibatkan tiga tersangka. Selain Isabel Tanihaha, terdapat Lalu Azril Sopandi, mantan Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat) yang masih menjalani hukuman atas perkara sebelumnya terkait aset LCC, dan Zaini Arony, mantan Bupati Lombok Barat yang baru ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (24/2). Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun gugatan praperadilan Isabel Tanihaha telah dicabut, proses hukum kasus korupsi LCC tetap berlanjut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah menyita lahan seluas 8,4 hektare yang merupakan lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di Gerimak, Lombok Barat. Lahan tersebut terdiri dari dua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan masih berstatus agunan di Bank Sinarmas. Penyitaan ini didasarkan pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Kejati NTB memasang plang pemberitahuan penyitaan di depan gedung LCC sebagai bukti penyitaan aset tersebut. Penahanan terhadap ketiga tersangka juga dilakukan di tempat berbeda; Isabel Tanihaha ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Lalu Azril Sopandi di Lapas Kelas II A Lombok Barat, dan Zaini Arony di Rutan Kelas II B Praya, Lombok Tengah.

Pencabutan gugatan praperadilan ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Kejati NTB akan terus melanjutkan penyidikan dan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik karena besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Kasus korupsi LCC melibatkan kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kerjasama ini diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Ketiga tersangka, masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam kasus ini. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejati NTB diharapkan dapat mengungkap secara rinci peran masing-masing tersangka dalam kasus korupsi ini. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dari proses hukum ini dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan adil.

Dengan dicabutnya gugatan praperadilan, proses hukum kini berfokus pada penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan terhadap ketiga tersangka. Langkah selanjutnya adalah kemungkinan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan untuk proses persidangan.

Kejati NTB menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Penyitaan aset LCC merupakan langkah penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kejati NTB akan terus berupaya untuk mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan.