Harga Pangan di Indonesia Timur Tinggi, Bapanas Cari Solusi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi membahas tingginya harga komoditas pangan di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, yang jauh di atas harga acuan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru-baru ini menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi di Indonesia Timur dan pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut difokuskan pada permasalahan tingginya harga komoditas pangan di wilayah tersebut, khususnya di Papua dan Maluku. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi efektif guna menstabilkan harga pangan dan memastikan keterjangkauan bagi masyarakat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan bahwa harga komoditas pangan di Indonesia Timur jauh lebih tinggi dibandingkan harga acuan nasional. Sebagai contoh, harga cabai merah keriting mencapai Rp76.923 hingga Rp100.625 per kg, jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp37.000 hingga Rp55.000 per kg. Situasi serupa juga terjadi pada komoditas lain seperti cabai rawit merah dan bawang merah.

Tingginya harga pangan ini berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Bapanas berkomitmen untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang guna mengatasi masalah ini dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya harga komoditas pangan di Indonesia Timur adalah biaya transportasi yang tinggi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Deputi Astawa. Ia menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah, untuk mencari solusi menekan biaya transportasi dan distribusi.

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, telah mengalokasikan program tol laut dan udara sebagai bagian dari subsidi pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu menurunkan biaya logistik dan menstabilkan harga pangan di wilayah timur Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, ketersediaan komoditas pangan di daerah penghasil juga menjadi perhatian. Bapanas memastikan bahwa produsen di Jawa, yang saat ini mengalami surplus untuk komoditas seperti telur dan daging ayam, siap untuk memasok kebutuhan di Indonesia Timur. Hal ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menekan harga di pasar.

Bapanas menyadari bahwa permasalahan ini memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya fokus pada menekan biaya transportasi, tetapi juga perlu ada upaya untuk meningkatkan produksi lokal dan efisiensi distribusi di wilayah Indonesia Timur. Peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian juga menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang.

Pemerintah juga tengah mengeksplorasi berbagai skema untuk membantu petani lokal meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan menstabilkan harga di pasar lokal. Program-program pelatihan dan pendampingan bagi petani juga menjadi bagian penting dalam upaya ini.

Selain itu, Bapanas juga mendorong peningkatan kerjasama antar daerah penghasil dan daerah yang membutuhkan. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama antar pemerintah daerah, maupun kerjasama antara produsen dan distributor. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan efektif.

Secara keseluruhan, Bapanas berkomitmen untuk terus memantau dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tingginya harga pangan di Indonesia Timur. Kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pangan yang cukup dan terjangkau.

"Ini kita carikan solusinya, dan juga dari Kementerian Perhubungan yang sudah mengalokasikan tol laut dan udara, yang merupakan bagian dari subsidi pemerintah, dan pemerintah hadir untuk mengendalikan harga di wilayah Papua dan Maluku," jelas Astawa.