Harga TBS Sawit Riau Turun Rp59,59/kg: Dampak Penurunan Harga CPO

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di Riau turun Rp59,59/kg menjadi Rp3.405,88/kg pada periode 5-11 Februari 2025, disebabkan penurunan harga CPO secara global.

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di Riau mengalami penurunan. Pada periode 5-11 Februari 2025, harga TBS sawit untuk kelapa sawit umur sembilan tahun tercatat sebesar Rp3.405,88/kg. Ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp59,59/kg dibandingkan minggu sebelumnya yang mencapai Rp3.465,47/kg. Penurunan ini terjadi di Pekanbaru, Riau.

Menurut Defris Hatmaja, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, penurunan harga ini terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di pasar global. Harga baru ini telah melalui proses kajian dari PPKS Medan dan disepakati oleh tim penetapan harga.

Penurunan harga paling signifikan terjadi pada sawit umur 9 tahun, mencapai Rp59,59/kg atau sekitar 1,72 persen dari harga minggu sebelumnya. Dinas Perkebunan Provinsi Riau, bersama tim penetapan harga, telah melakukan rapat untuk menetapkan harga pembelian TBS petani untuk periode selanjutnya.

Selain penurunan harga TBS, ada juga penyesuaian harga cangkang sawit. Harga cangkang ditetapkan sebesar Rp22,55/kg dan berlaku untuk satu bulan ke depan. Indeks K yang digunakan untuk periode ini adalah 93,22 persen, berdasarkan perhitungan selama satu bulan ke depan.

Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga adalah fluktuasi harga CPO dan kernel. Harga CPO minggu ini turun Rp291,43, sementara harga kernel justru naik Rp22,89 dibandingkan minggu lalu. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) tidak melakukan penjualan, sehingga acuan harga CPO dan kernel menggunakan rata-rata harga tim, sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8.

Harga rata-rata CPO KPBN periode ini tercatat Rp13.819,50/kg, dan harga kernel KPBN adalah Rp11.021/kg. Proses penetapan harga TBS di Riau terus diperbaiki agar sesuai regulasi dan adil bagi petani dan pabrik.

Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau mendukung upaya perbaikan tata kelola penetapan harga ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat Riau. Komitmen bersama ini diharapkan berdampak positif bagi perekonomian daerah.