Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Harun Masiku: Intervensi Diduga Halangi OTT KPK
KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka karena diduga mengintervensi proses OTT Harun Masiku dan menghalangi penyidikan kasus suap tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat dalam menghalangi proses operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Peristiwa ini bermula pada 8 Januari 2020, saat KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dengan Harun Masiku sebagai salah satu target.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi yang kerap digunakan Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku. Instruksi tersebut berbunyi agar Harun Masiku merusak ponselnya dan melarikan diri. Akibat intervensi ini, Harun Masiku berhasil lolos dari OTT dan hingga kini masih menjadi buronan.
Tidak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto juga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang berada dalam penguasaannya. Ponsel tersebut diduga berisi informasi penting terkait pelarian Harun Masiku. KPK juga menemukan bukti bahwa Hasto mengumpulkan sejumlah orang terkait kasus ini dan menginstruksikan mereka untuk memberikan keterangan palsu kepada penyidik.
Intervensi dan Perintangan Penyidikan
Tindakan Hasto tersebut diduga kuat bertujuan untuk menghambat dan mempersulit proses penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Dengan sengaja menghalangi proses hukum, Hasto telah melanggar hukum dan berpotensi merintangi upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Bukti-bukti yang dikumpulkan KPK menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melindungi Harun Masiku dari proses hukum.
KPK menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Penyelidikan yang dilakukan KPK menunjukan adanya keterlibatan Hasto dalam upaya perintangan penyidikan. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas, sekalipun melibatkan tokoh politik penting.
Proses hukum yang dilakukan KPK ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Meskipun kasus ini melibatkan figur publik terkemuka, KPK tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penahanan dan Pasal yang Diterapkan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, Hasto Kristiyanto ditahan pada Kamis, 20 Februari 2025. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur. Langkah ini diambil untuk kepentingan penyidikan.
KPK menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Hasto Kristiyanto. Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang dapat merintangi proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Publik berharap KPK dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor yang terlibat dalam kasus ini, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses hukum ini juga menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk menghormati dan mendukung proses penegakan hukum di Indonesia.
Dengan ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, diharapkan kasus ini dapat segera memasuki tahap selanjutnya dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses hukum yang adil dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.