Hasto Wardoyo Tolak Mobil Dinas Baru, Anggaran Dialihkan untuk Gerobak Sampah

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menolak pengadaan mobil dinas baru dan mengalihkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk pengadaan 600 gerobak sampah demi mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membuat keputusan yang mengejutkan dengan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota. Keputusan ini diambil pada Senin, 03/03, usai acara Serah Terima Jabatan di Balai Kota Yogyakarta. Anggaran yang semula diperuntukkan bagi pembelian mobil dinas, yang diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar, akan dialihkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang menjadi perhatian utama di Kota Gudeg.

Penolakan ini disampaikan Hasto Wardoyo secara langsung. "Saya mau dibelikan mobil baru gitu ya, untuk mobil dinas. Saya bilang mobil lama kan masih bagus itu, meskipun mungkin sudah tiga tahun atau empat tahun yang lalu," ujar Hasto. Beliau menekankan bahwa mobil dinas lama masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Keputusan ini bukan hanya sekedar efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Yogyakarta.

Langkah tegas Hasto Wardoyo ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Dengan mengalihkan anggaran yang cukup signifikan, diharapkan permasalahan sampah di Kota Yogyakarta dapat segera teratasi. Hal ini menunjukkan prioritas yang jelas dari pemerintah kota dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Penggunaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi poin penting dalam kepemimpinan Hasto Wardoyo.

Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa anggaran hampir Rp3 miliar yang semula dialokasikan untuk mobil dinas baru akan dialihkan sepenuhnya untuk pengadaan gerobak sampah. Beliau telah menghitung kebutuhan anggaran untuk pengadaan gerobak sampah di seluruh RW di Kota Yogyakarta. Dengan perkiraan harga satu unit gerobak sekitar Rp5 juta, dana tersebut cukup untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah.

"Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya bisa jadi hampir Rp3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah. Makanya dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya 'refocusing' untuk di (APBD) perubahan, saya pakai untuk bikin gerobak sampah," jelasnya. Keputusan ini menunjukkan prioritas Hasto Wardoyo dalam mengatasi permasalahan sampah yang menjadi isu krusial di Kota Yogyakarta.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen Hasto Wardoyo dalam menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan dana yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat menjadi fokus utama dalam pemerintahannya. Dengan adanya 600 gerobak sampah baru, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta akan semakin efektif dan efisien.

Selain itu, pengadaan gerobak sampah ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan sampah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Tidak hanya menolak mobil dinas baru, Hasto Wardoyo juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya. Beliau berpendapat bahwa fasilitas yang ada masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. "Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru ya 'enggak' usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada. Itu kan juga bisa saya pakai untuk beli bikin gerobak sampah, ya," kata dia.

Keputusan ini didasarkan pada semangat efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan. Hasto Wardoyo menekankan pentingnya perubahan mindset dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien. "Pada prinsipnya di era 2025 ini kan ada semangat untuk perubahan 'mindset' ya, bahwa pemerintah daerah itu diselenggarakan dengan cara yang efektif, efisien gitu. Semangat itu saya kira penting untuk kita wujudkan di tahun 2025. Itu yang mendasari dari semua kegiatan," tutur Hasto.

Dengan menolak fasilitas baru dan mengalihkan anggaran untuk kepentingan masyarakat, Hasto Wardoyo memberikan contoh kepemimpinan yang sederhana, merakyat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi pemimpin daerah lain untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengutamakan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Langkah Wali Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat.