Hati-Hati Cabut Moratorium, Menaker Karding Pertimbangkan Saran Berbagai Pihak

Menaker Karding menerima saran agar berhati-hati mencabut moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, demi memastikan perlindungan dan tata kelola P3MI yang baik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Abdul Kadir Karding tengah mempertimbangkan pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak, termasuk potensi lapangan kerja bagi PMI dan perlunya perlindungan yang optimal bagi mereka. Pernyataan ini disampaikan Menaker Karding usai pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (21/4).

Keputusan untuk mencabut moratorium tersebut tidaklah mudah. Banyak pihak menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil langkah ini, mengingat potensi munculnya masalah baru jika pencabutan moratorium dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa pencabutan moratorium ini tidak akan merugikan para PMI dan justru memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Menaker Karding menekankan pentingnya perlindungan bagi PMI sebagai prioritas utama. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari jalan tengah agar potensi penempatan PMI di Arab Saudi dapat berjalan dengan baik, aman, dan terjamin perlindungannya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi 195 ribu PMI yang belum terdata sebagai pekerja prosedural.

Pemerintah menyadari potensi besar penempatan PMI di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menjanjikan sekitar 650 ribu lapangan pekerjaan, dengan rincian 400 ribu untuk pekerja domestik dan 250 ribu untuk pekerja dengan keterampilan tertentu. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan jaminan perlindungan yang kuat bagi PMI.

Oleh karena itu, Menaker Karding dan Kementerian P2MI terus berupaya mencari solusi terbaik. Mereka melakukan diskusi dengan DPR dan pihak terkait, termasuk pemerintah Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penempatan PMI ke Arab Saudi dilakukan dengan tertib dan terlindungi.

Salah satu fokus utama adalah pembenahan tata kelola Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pembenahan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi eksploitasi dan memastikan hak-hak PMI terlindungi dengan baik. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pembenahan ini agar pencabutan moratorium dapat dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab.

Menaker Karding menegaskan pentingnya mencari jalan tengah antara pembukaan lapangan kerja di Arab Saudi dan perlindungan PMI. Ia menyatakan bahwa pembukaan moratorium harus tepat sasaran dan berfokus pada pembenahan tata kelola P3MI. Dengan demikian, penempatan PMI ke Arab Saudi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia tanpa mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan PMI.

Pemerintah juga akan memastikan bahwa setiap PMI yang ditempatkan di Arab Saudi terdaftar dan terlindungi secara prosedural. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan PMI.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan antara pembukaan peluang kerja bagi PMI dan perlindungan mereka. Pemerintah berharap agar pencabutan moratorium, jika dilakukan, akan memberikan manfaat yang signifikan bagi PMI dan Indonesia secara keseluruhan.

Proses pencabutan moratorium ini akan terus dikaji dan dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Prioritas utama tetaplah perlindungan dan kesejahteraan PMI. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah yang terbaik bagi PMI.