Ikaboga Aceh Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja dan Tekan Pengangguran

Pemerintah Aceh berharap Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ikaboga) Aceh dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan di Aceh melalui pengembangan UMKM kuliner.

Pemerintah Aceh, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Aceh, berharap besar kepada Ikatan Ahli Boga Indonesia (Ikaboga) Aceh untuk berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Safaruddin, di Banda Aceh pada Kamis, 20 Februari 2024, saat membuka Expo Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aceh Hebat dan Fashion Show di Taman Budaya Aceh.

Safaruddin menekankan pentingnya peran Ikaboga dan pelaku UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Aceh. "Kami berharap Ikaboga dan pelaku UMKM ini dapat membuka lapangan kerja, dapat menyerap tenaga kerja di Aceh," ujarnya. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap angka pengangguran terbuka di Aceh yang masih cukup tinggi, mencapai 5,75 persen dari 2,6 juta jiwa angkatan kerja.

Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung sektor kuliner dan UMKM Aceh. Berbagai kebijakan dan program telah digulirkan, termasuk akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan pasar, akses branding usaha, dan sertifikasi produk. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM Aceh dan kepercayaan konsumen.

Pemerintah Aceh juga menawarkan peluang bagi Ikaboga dan pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam program pengadaan makanan bergizi gratis. Safaruddin berharap Ikaboga dan pelaku UMKM dapat menjadi vendor penyedia makanan dalam program ini. "Kami harapkan Ikaboga dan pelaku UMKM khususnya dapat menjadi vendor penyediaan makanan bergizi gratis di Aceh," katanya. Hal ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan usaha.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga menyediakan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pagu sebesar Rp5,8 triliun pada tahun ini. Safaruddin mendorong Ikaboga dan UMKM untuk memanfaatkan fasilitas ini guna mengembangkan usaha mereka. Akses permodalan yang mudah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Program KUR ini diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan usaha kuliner di Aceh. Dengan dukungan permodalan yang memadai, Ikaboga dan pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa, dengan 2,6 juta jiwa merupakan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,75 persen menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, tingkat kemiskinan di Aceh juga masih cukup tinggi, sebesar 12,64 persen, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan keterlibatan Ikaboga dan pelaku UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, diharapkan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh dapat terus ditekan. Sektor kuliner memiliki potensi yang besar untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dukungan pemerintah berupa berbagai program dan kebijakan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ini.

Partisipasi aktif Ikaboga dalam pengembangan UMKM kuliner di Aceh sangat krusial. Keahlian dan pengetahuan para anggotanya dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas produk, mengembangkan inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan Ikaboga, diharapkan sektor kuliner Aceh dapat berkembang pesat dan berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah Aceh optimistis bahwa dengan dukungan dan partisipasi aktif dari Ikaboga dan seluruh pelaku UMKM, target untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh dapat tercapai. Keberhasilan ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.