Imbauan BHR Tunai untuk Ojol: Inovasi Kebijakan Tepat, Kata Ekonom
Ekonom Wijayanto Samirin menilai imbauan BHR tunai untuk mitra pengemudi ojol dan kurir sebagai inovasi kebijakan tepat yang memberikan panduan tanpa menghilangkan fleksibilitas industri.
Jakarta, 12 Maret 2025 - Imbauan pemberian bonus hari raya (BHR) secara tunai untuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) dan kurir mendapat apresiasi dari Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai imbauan tersebut sebagai inovasi kebijakan yang tepat, sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025.
SE tersebut memberikan panduan bagi perusahaan atau aplikator ojol dan kurir terkait pemberian BHR untuk tahun 2025. Wijayanto menekankan bahwa imbauan ini merupakan pendekatan yang seimbang, mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda. Hal ini penting mengingat sektor ojek online, taksi online, dan kurir online masih terus berkembang dan mencari bentuk idealnya.
Menurut Wijayanto, pendekatan imbauan lebih tepat daripada kewajiban. Penerapan kewajiban, menurutnya, berpotensi menciptakan preseden buruk dan menghilangkan fleksibilitas yang menjadi keunggulan industri ini. Fleksibilitas tersebut sangat penting untuk menjaga peran industri sebagai pencipta lapangan kerja dan konektor bisnis lainnya, terutama di tengah ancaman PHK massal, penurunan daya beli, dan perlambatan ekonomi.
Inovasi Kebijakan di Sektor Ojol yang Dinamis
Wijayanto menjelaskan bahwa industri ojek online dan kurir online sangat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan inovatif seperti imbauan BHR lebih sesuai daripada aturan yang kaku dan memaksa. Ia menambahkan bahwa memaksakan kewajiban BHR layaknya perusahaan konvensional akan menghilangkan fleksibilitas yang menjadi nilai tambah industri ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan industri. Hal ini diperlukan untuk menciptakan inovasi kebijakan yang sesuai dengan model bisnis industri. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab peluang dan tantangan yang dihadapi oleh semua pihak.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Semua pihak, termasuk pemerintah dan aplikator, perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. "Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik," ujar Wijayanto.
Menjaga Keseimbangan Antara Kesejahteraan Mitra dan Kelangsungan Industri
Wijayanto meyakini bahwa aplikator memiliki niat baik untuk menciptakan kebijakan yang adil terkait BHR. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan kesejahteraan mitra pengemudi dan kurir tanpa mengorbankan kelangsungan dan pertumbuhan industri. Imbauan BHR, menurutnya, merupakan langkah awal yang bijak dalam mencapai keseimbangan ini.
Ia juga menekankan perlunya terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung industri ini. Dengan demikian, industri ojol dan kurir dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, sambil tetap memastikan kesejahteraan para mitranya.
Dengan pendekatan yang tepat, imbauan BHR dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah dan industri dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang win-win solution bagi semua pihak yang terlibat.
Ke depannya, diharapkan akan ada lebih banyak inovasi kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika industri ojek online dan kurir online di Indonesia.