Indef Usul Pemerintah Beri Insentif Pajak Berbasis Kinerja, Bukan Sektor Prioritas

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merekomendasikan revisi kebijakan insentif pajak Indonesia agar lebih berbasis kinerja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah koreksi target IMF.

Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengusulkan revisi kebijakan insentif pajak pemerintah. Usulan ini disampaikan menyusul koreksi target pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Indef menilai, insentif pajak seharusnya lebih berfokus pada kinerja, bukan hanya sektor prioritas.

Dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin, Rizal menyatakan, "Saya kira salah satu oleh-oleh negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) adalah reformasi perpajakan, untuk menjadi lebih agresif dan tepat sasaran menjadi penting. Tax holiday lebih selektif, dengan pendekatan berbasis pada kinerja, bukan pada sektor prioritas formalitas."

Rekomendasi ini muncul sebagai respons terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikoreksi IMF sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen. IMF mempertimbangkan dampak dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional, termasuk Indonesia.

Selain reformasi perpajakan, Indef juga mendorong optimalisasi kebijakan investasi melalui sistem OSS (Online Single Submission). Meskipun potensi pasar Indonesia besar, kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan masih menjadi kendala. Rizal menekankan pentingnya kepastian bisnis dan stabilitas kebijakan bagi investor, bukan hanya insentif semata. "Para investor itu tidak hanya butuh kemudahan atau ‘karpet merah’, tapi yang lebih penting adalah kepastian bisnis dan stabilitas kebijakan daripada berbagai insentif," ujarnya.

Penguatan konsumsi berkualitas juga menjadi sorotan. Indef menyarankan peningkatan upah riil dan penguatan program perlindungan sosial yang adaptif. Perbaikan mekanisme penetapan upah, pelatihan tenaga kerja, dan efektivitas bantuan sosial dinilai penting untuk menyasar kelompok rentan tanpa mengganggu pasar kerja. Langkah ini diharapkan memberikan dampak jangka pendek dan menengah.

Lebih lanjut, Rizal juga menyoroti pentingnya penguatan sektor keuangan domestik dan perluasan pembiayaan inklusif. Perbankan didorong untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor produktif, seperti UMKM dan startup berbasis teknologi, serta memperluas instrumen pembiayaan jangka panjang seperti obligasi hijau dan sukuk wakaf linked projects.

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap prudent dalam mengelola inflasi, stabilitas nilai tukar, dan defisit fiskal, terutama di tengah ketidakpastian global. Stabilitas harga pangan juga menjadi agenda utama untuk menjaga daya beli masyarakat.

Terakhir, Indef merekomendasikan fokus pada reindustrialisasi berbasis rantai nilai (value chain), bukan hanya hilirisasi komoditas primer. Pembangunan ekosistem industri berbasis teknologi menengah hingga tinggi, seperti semikonduktor dan baterai kendaraan listrik, perlu menjadi prioritas. Meskipun terdapat dinamika perdagangan global, peluang bagi Indonesia untuk mendorong sektor ini masih terbuka lebar.

Menanggapi koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal dan menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Kesimpulannya, Indef memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk revisi kebijakan insentif pajak yang lebih berbasis kinerja, optimalisasi investasi, penguatan konsumsi berkualitas, stabilitas makroekonomi, dan fokus pada reindustrialisasi berbasis rantai nilai. Semua upaya ini diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil.