Jabar Pastikan Stok Bahan Pokok Aman Jelang Ramadhan 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan ketersediaan bahan pokok dan gas 3 kg jelang Ramadhan 2025 untuk pengendalian inflasi, melibatkan berbagai pihak hingga tingkat desa, dan menindak tegas oknum nakal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan ketersediaan bahan pokok dan gas 3 kg menjelang Ramadhan 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, di Bandung pada Senin, 2 Maret 2024. Langkah ini merupakan bagian dari fokus Pemprov Jabar dalam pengendalian inflasi, di mana ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga menjadi faktor kunci.

Pemprov Jabar berkomitmen untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan penting (Bapokting) di pasaran. Herman Suryatman menyatakan, "Kami akan cek ricek. Kita akan ikhtiarkan semaksimal mungkin di pasar, di masyarakat barang tersedia. Terutama Bapokting, termasuk gas melon."

Untuk mencapai tujuan ini, Pemprov Jabar melibatkan berbagai pihak. Kerjasama lintas sektor ini mencakup unsur Polri, TNI, pemerintah kabupaten/kota, hingga dunia usaha. Herman menambahkan, "Sampai desa, kelurahan karena enggak bisa parsial perlakuannya. Selanjutnya, dilakukan komunikasi yang efektif."

Menanggapi kelangkaan gas 3 kg di beberapa warung, Herman menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh regulasi yang melarang penjualan eceran. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dan mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan situasi. "Itu nanti kami akan cek. Termasuk antisipasi oknum yang nakal," tegasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus, memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan gas 3 kg. Ia menjelaskan bahwa gas 3 kg sebenarnya tidak langka, namun kebijakan penjualan hanya di agen atau pangkalan resmi menyebabkan akses menjadi terbatas. "Ini kan tujuannya untuk memudahkan. Mungkin akses yang perlu ditingkatkan karena kan letaknya tidak merata," ujar Darwis.

Pemprov Jabar berupaya memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar hingga tingkat desa. Koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Selain itu, pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan dan penimbunan barang juga akan dilakukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Jabar ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadhan dan Lebaran 2025. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan hari besar keagamaan tersebut dengan tenang dan nyaman tanpa khawatir akan kenaikan harga yang signifikan.