Jalan Rusak Parah di Aceh Barat Akibat Pengangkutan Batu Bara, DPRK Temukan Perbaikan Asal-asalan

DPRK Aceh Barat menemukan kerusakan parah jalan di Desa Meunasah Rayeuk akibat pengangkutan batu bara yang melebihi tonase, dengan perbaikan jalan yang dilakukan perusahaan tambang dinilai asal-asalan.

Meulaboh, 2 Mei 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menemukan kerusakan jalan yang signifikan di ruas Desa Meunasah Rayeuk-Blang Geunang, Kecamatan Kaway XVI. Kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas pengangkutan batu bara yang diduga melebihi tonase yang diizinkan, yaitu 8 ton per truk. Ketua Pansus Aset Daerah dan Pertambangan DPRK Aceh Barat, Ramli, mengungkapkan keprihatinan atas kondisi jalan tersebut. Kerusakan jalan ini mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Tim DPRK Aceh Barat menemukan lubang-lubang besar di badan jalan dan ruas jalan aspal yang keropos akibat beban berlebih dari truk pengangkut batu bara. Kondisi ini semakin diperparah oleh upaya perbaikan yang dilakukan oleh PT AJB, perusahaan tambang batu bara yang dinilai asal-asalan. Perbaikan yang dilakukan hanya berupa penambalan semen cor di jalan yang berlubang, namun hasilnya tidak bertahan lama dan jalan kembali rusak.

Ramli menegaskan bahwa sesuai ketentuan, perusahaan pengangkutan batu bara wajib memperbaiki jalan yang rusak dengan material aspal yang sama. Pihak DPRK akan meninjau kembali jumlah jaminan yang disetorkan oleh perusahaan tambang ke pemerintah daerah untuk memastikan kecukupan dana perbaikan jalan yang rusak. "Kita tidak mau jalan kabupaten rusak tanpa diperbaiki," tegas Ramli.

Temuan DPRK Aceh Barat menunjukkan kerusakan jalan yang cukup parah di beberapa titik di Desa Meunasah Rayeuk. Lubang-lubang besar dan jalan aspal yang keropos menjadi pemandangan umum di sepanjang jalur tersebut. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat yang melintas, terutama kendaraan roda dua.

Perbaikan yang dilakukan oleh PT AJB dinilai tidak sesuai standar dan hanya bersifat sementara. Penggunaan semen cor sebagai pengganti aspal dinilai tidak efektif dalam mengatasi kerusakan jalan yang disebabkan oleh beban berat truk pengangkut batu bara. Kondisi ini menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat aktivitas pertambangannya.

DPRK Aceh Barat mendesak agar PT AJB bertanggung jawab penuh atas kerusakan jalan tersebut dan melakukan perbaikan secara menyeluruh dengan menggunakan material aspal sesuai standar. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat, Fadly Octora, membenarkan adanya kerusakan jalan tersebut. Ia menyatakan akan meninjau kembali aturan yang berlaku terkait perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas hauling batu bara.

Fadly mempertanyakan penggunaan semen cor sebagai material perbaikan jalan aspal. Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, perbaikan jalan aspal yang rusak harus menggunakan material aspal yang sama. Hal ini untuk memastikan kualitas dan daya tahan perbaikan jalan tersebut.

Dinas PUPR Aceh Barat juga akan menghitung kembali uang jaminan sebesar Rp6 miliar lebih yang telah disetorkan oleh perusahaan tambang. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat aktivitas hauling batu bara. Perhitungan ulang diperlukan untuk memastikan kecukupan dana tersebut mengingat kerusakan jalan yang cukup luas.

Dinas PUPR akan melakukan evaluasi dan memastikan perbaikan jalan dilakukan sesuai standar dan menggunakan material yang tepat. Kerjasama dengan perusahaan tambang sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah kerusakan jalan serupa di masa mendatang.

Kesimpulan: Temuan DPRK Aceh Barat terkait kerusakan jalan di Desa Meunasah Rayeuk akibat pengangkutan batu bara menjadi sorotan penting. Perbaikan jalan yang asal-asalan oleh perusahaan tambang serta perlunya evaluasi terhadap dana jaminan menjadi fokus utama untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kerjasama antara DPRK, Dinas PUPR, dan perusahaan tambang sangat krusial untuk memastikan perbaikan jalan yang efektif dan berkelanjutan.