Kajari Batam Bantah Tuduhan Suap, Tegaskan Hibah Pemkot untuk Layanan Publik
Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, membantah tudingan menerima suap dalam bentuk hibah dari Pemkot Batam dan menegaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan publik, khususnya bagi kelompok rentan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batam, I Ketut Kasna Dedi, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut Kejari Batam menerima suap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Klarifikasi ini disampaikan menyusul adanya hibah yang diterima Kejari Batam dari Pemkot Batam. Hibah tersebut, tegas Kasna, digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.
Dalam keterangannya di Batam, Kamis, Kasna menyatakan bahwa hibah tersebut bukanlah suap. Ia menekankan bahwa bantuan dari Pemkot Batam sangat membantu Kejari Batam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Batam. "Jadi kami luruskan, bukan disuapi dalam tanda kutip negatif, kami dibantu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Batam," kata Kasna.
Kasna menjelaskan bahwa bantuan dari Pemkot Batam berupa penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk kelompok rentan. Bantuan ini meliputi kursi roda, tongkat, dan petunjuk arah khusus disabilitas. Berkat bantuan tersebut, Kejari Batam berhasil meraih penghargaan performa reformasi birokrasi predikat terbaik pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Hibah Pemkot Batam untuk Gedung PTSP Kejari Batam
Salah satu bentuk bantuan signifikan dari Pemkot Batam adalah hibah untuk pembangunan gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Batam yang terdiri dari tiga lantai. Pembangunan gedung ini dibiayai dan dikerjakan sepenuhnya oleh Pemkot Batam. Kasna menegaskan bahwa Kejari Batam hanya menerima gedung yang telah selesai dibangun, bukan terlibat dalam proses lelang.
Gedung PTSP ini dirancang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Gedung lama dinilai memiliki ruangan PTSP yang kurang memadai. Lantai pertama gedung baru difokuskan untuk melayani masyarakat kelompok rentan, lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung, termasuk ambulans. Lantai dua akan digunakan sebagai ruang bagian Intelijen, ruang konferensi pers, dan media center. Sementara itu, lantai tiga diperuntukkan bagi bidang perdata dan tuntutan (datun), yang juga akan digunakan untuk rapat mencari solusi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, serta layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat.
"Masyarakat meminta bantuan, layanan hukum, konsultasi hukum secara gratis," tambah Kasna.
Penghargaan dan Target Kejari Batam
Kasna menekankan bahwa kerja sama dan sinergi yang baik antara Kejari Batam dan Pemkot Batam telah memberikan dampak nyata, dibuktikan dengan penghargaan performa reformasi birokrasi yang diraih. Ke depan, Kejari Batam menargetkan untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kemenpan-RB.
Dengan adanya fasilitas yang memadai berkat bantuan Pemkot Batam, Kejari Batam berharap dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kejari Batam untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Kasna berharap agar pemberitaan ke depan lebih berimbang dan tidak menimbulkan interpretasi yang keliru terkait bantuan yang diterima Kejari Batam dari Pemkot Batam. Ia menegaskan kembali bahwa semua bantuan tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.