Kalimantan Timur: Kawasan Khusus Penanggulangan Karhutla Demi IKN

BNPB menetapkan Kalimantan Timur sebagai kawasan penanganan khusus karhutla pada 2025 untuk melindungi Ibu Kota Nusantara (IKN) dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Timur sebagai kawasan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025. Penetapan ini didasari oleh keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di provinsi tersebut, yang membutuhkan perlindungan ekosistem secara menyeluruh. Hal ini diumumkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Jakarta pada Senin, 5 Mei.

Menurut Abdul Muhari, "Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis."

Keputusan ini menambah daftar enam provinsi prioritas penanganan karhutla lainnya, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Semua provinsi ini memiliki sejarah karhutla mineral-gambut yang tinggi dan berpotensi mengalami peningkatan signifikan selama musim kemarau.

BNPB mencatat bahwa 99 persen penyebab karhutla di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu, Abdul Muhari mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, terutama dalam pengelolaan lahan dan menghindari praktik pembakaran terbuka. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan, termasuk ekosistem gambut, karena jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat ekonomi.

"Kita mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi," ujar Abdul Muhari.

Data BNPB menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menurunkan luas area karhutla di enam provinsi prioritas selama empat tahun terakhir. Luas karhutla turun drastis dari 1,8 juta hektare pada tahun 2015 menjadi 72 ribu hektare pada tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2025 masih tergolong tahun basah, BNPB berharap tren penurunan ini dapat berlanjut, terutama dengan adanya perhatian khusus di Kalimantan Timur. Kolaborasi antar kementerian/lembaga dan dukungan masyarakat dianggap kunci keberhasilan dalam mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini, yang puncaknya diperkirakan terjadi pada akhir Mei hingga Juni.

'Kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diperkirakan berlangsung bulan akhir Mei-Juni,' kata Abdul Muhari.

Penetapan Kalimantan Timur sebagai kawasan penanganan khusus karhutla menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi IKN dan lingkungan sekitarnya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.