Kapolri Ajak Kepala Daerah Berantas Korupsi, Siap Dihubungi Langsung

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak para kepala daerah baru untuk aktif memberantas korupsi demi pemerintahan bersih dan kesejahteraan masyarakat, bahkan membagikan nomor telepon pribadinya.

Jakarta, 26 Februari 2025 (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya pencegahan korupsi dalam acara pelatihan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Selasa lalu. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Kapolri menjelaskan perlunya kontribusi para pemimpin daerah dalam perang melawan korupsi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan kepada ratusan kepala daerah yang hadir.

Menurut keterangan resmi Polri, Jenderal Sigit menjelaskan bahwa langkah-langkah anti-korupsi yang efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Ia juga memaparkan berbagai strategi yang telah diimplementasikan oleh Polri untuk memberantas kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Jenderal Sigit menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri telah bekerja untuk mengidentifikasi area rawan korupsi di lembaga pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah para pejabat terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebagai bukti komitmen Polri dalam memberantas korupsi, Jenderal Sigit bahkan memberikan nomor telepon pribadinya kepada para kepala daerah. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan konsultasi terkait masalah hukum dan keamanan.

Dalam pelatihan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya menyampaikan pidato, tetapi juga menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu langkah yang dijelaskan adalah identifikasi area rawan korupsi di instansi pemerintah. Polri secara proaktif mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi menjadi sarang korupsi dan memberikan rekomendasi pencegahan kepada pihak terkait.

Selain itu, Polri juga aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Komitmen ini diperkuat dengan keterbukaan Kapolri yang memberikan nomor telepon pribadinya kepada para kepala daerah. Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani laporan dan informasi terkait korupsi, serta mempermudah akses bagi kepala daerah untuk berkonsultasi dan berkoordinasi.

Dengan memberikan nomor telepon pribadinya, Kapolri berharap tercipta jalur komunikasi yang lebih efektif dan responsif antara Polri dan kepala daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Pelatihan kepemimpinan bagi sekitar 500 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 ini menghadirkan berbagai pembicara, termasuk menteri dan kepala lembaga negara lainnya.

Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih memahami strategi dan kebijakan pemerintah pusat dalam berbagai bidang, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Para kepala daerah juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam memimpin daerahnya masing-masing.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif dan menyeluruh. Komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Partisipasi aktif para kepala daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan kunci keberhasilan. Dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik, diharapkan Indonesia dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Jenderal Sigit berharap, dengan adanya pelatihan ini, para kepala daerah dapat lebih memahami pentingnya pencegahan korupsi dan berperan aktif dalam memberantasnya. Komitmen bersama ini diharapkan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.