Kas NTB Surplus Rp951 Miliar: Ruang Fiskal Strategis untuk Akselerasi Program Prioritas

Kinerja kas daerah NTB positif dengan surplus Rp951 miliar hingga Maret 2025, membuka peluang akselerasi program prioritas dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan kinerja keuangan yang positif hingga Maret 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB melaporkan surplus kas daerah mencapai angka Rp951 miliar. Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Surplus ini terjadi berkat manajemen kas yang cermat dan pemanfaatan optimal dari SILPA tahun-tahun sebelumnya.

Kepala DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menjelaskan bahwa surplus tersebut merupakan hasil dari pendapatan daerah yang mencapai Rp2,40 triliun dan belanja daerah yang tercatat sebesar Rp1,45 triliun. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan transfer sebesar Rp2,14 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp264,48 miliar. Sementara itu, belanja daerah meliputi belanja operasi (Rp1,36 triliun), belanja modal (Rp39,07 miliar), belanja tak terduga (Rp6,32 miliar), dan belanja transfer (Rp43,13 miliar).

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun-tahun sebelumnya juga berkontribusi besar terhadap surplus ini, dengan jumlah yang masih tersedia sebesar Rp914,02 miliar. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta perencanaan anggaran yang terarah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara tepat sasaran dan memaksimalkan dampaknya bagi pembangunan NTB.

Surplus kas daerah sebesar Rp951 miliar merupakan capaian positif yang patut diapresiasi. Angka ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bijaksana. Keberhasilan ini tidak terlepas dari manajemen kas yang cermat dan produktif, mencegah agar kas daerah tidak menjadi idle cash di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dengan surplus yang ada, pemerintah daerah NTB memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Beberapa skema pembiayaan inovatif dapat dipertimbangkan, seperti pembentukan dana abadi daerah untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Selain itu, penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memperkuat perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan usaha.

Pemanfaatan dana surplus juga dapat diarahkan pada program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, surplus kas daerah tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTB.

Keberhasilan NTB dalam mencapai surplus kas daerah juga menunjukkan pentingnya perencanaan dan eksekusi anggaran yang tepat. Belanja daerah tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran semata, tetapi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terarah, belanja daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah NTB telah mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Dengan demikian, surplus kas daerah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di NTB. Keberhasilan ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Ke depan, diharapkan pemerintah daerah NTB dapat terus meningkatkan kinerja keuangannya dan memanfaatkan surplus kas daerah untuk program-program yang lebih inovatif dan berdampak luas bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan terarah, NTB dapat terus membangun perekonomian daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Surplus kas daerah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.