Kasasi Ditolak MA, Mantan Mentri Pertanian SYL Segera Jalani Eksekusi 12 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian, sehingga ia akan segera dieksekusi untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), akan segera menjalani hukuman 12 tahun penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasinya pada Jumat, 3 Maret 2023. Putusan ini terkait kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian pada periode 2020-2023. Kasus ini melibatkan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar. KPK menyatakan akan segera mengeksekusi SYL setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengkonfirmasi bahwa dengan ditolaknya kasasi, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. "Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," ujar Tessa. KPK mengapresiasi putusan MA dan pihak-pihak yang telah mendukung proses hukum ini.

Hukuman yang dijatuhkan kepada SYL meliputi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara. MA melakukan perbaikan redaksional pada putusan terkait hukuman uang pengganti. Kasus ini juga menyoroti praktik pemerasan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian, yang menjadi fokus pencegahan korupsi KPK.

Kasus korupsi yang melibatkan SYL bermula dari dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021—2023, Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2023, Muhammad Hatta. Ketiganya diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I dan jajarannya di Kementerian Pertanian.

Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga SYL. Total nilai pemerasan dan gratifikasi yang diterima mencapai Rp44,5 miliar dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. KPK mendakwa SYL atas tindakan ini dan menuntut hukuman yang berat.

Proses hukum kasus ini telah melalui beberapa tahapan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awalnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada SYL. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis menjadi 12 tahun penjara. Kasasi yang diajukan SYL kemudian ditolak oleh MA, sehingga vonis 12 tahun penjara tersebut menjadi final dan mengikat.

KPK menyatakan mengapresiasi putusan MA dan menekankan pentingnya hukuman ini sebagai efek jera bagi pelaku korupsi. Selain itu, hukuman uang pengganti juga dianggap sebagai instrumen penting dalam asset recovery. KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus korupsi serupa di masa mendatang.

Putusan MA yang menolak kasasi SYL menandai berakhirnya proses hukum di tingkat peradilan umum. Dengan putusan ini, KPK akan segera melaksanakan eksekusi terhadap SYL. Proses eksekusi akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

KPK juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengungkapan dan penanganan kasus ini, termasuk penyedia data dan informasi. Keberhasilan dalam mengungkap dan menjerat pelaku korupsi merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.

Penolakan kasasi SYL oleh MA menandai babak akhir dari proses hukum yang panjang. Putusan ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Eksekusi hukuman terhadap SYL diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.