LIVE

Kasus Korupsi SIHT Kudus: Pelimpahan ke Tipikor Akhir Februari 2025

Kejari Kudus menargetkan pelimpahan kasus korupsi pembangunan SIHT Kudus senilai Rp9,16 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang pada akhir Februari 2025, dengan dua tersangka dan kerugian negara sekitar Rp5,25 miliar.

sumber antara
Kejari Kudus menargetkan pelimpahan kasus korupsi pembangunan SIHT Kudus senilai Rp9,16 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang pada akhir Februari 2025, dengan dua tersangka dan kerugian negara sekitar Rp5,25 miliar. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, Jawa Tengah, menetapkan target akhir Februari 2025 untuk melimpahkan kasus dugaan korupsi pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasus ini melibatkan proyek tanah uruk senilai miliaran rupiah yang diduga sarat penyimpangan.

Proses Pelimpahan dan Penyidikan

Kepala Kejari Kudus, Henriyadi W. Putro, menyatakan bahwa tahap pertama pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU) akan dilakukan minggu depan. Setelah JPU meneliti berkas dan menyusun surat dakwaan, berkas tersebut akan segera dilimpahkan ke Tipikor Semarang. Proses ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Proses penyidikan telah melibatkan kurang lebih 30 saksi, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Informasi yang dikumpulkan dari para saksi ini menjadi kunci dalam mengungkap detail kasus korupsi SIHT Kudus.

Tersangka dan Dugaan Kerugian Negara

Dua tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, yaitu HY selaku konsultan perencana dan AAP sebagai pelaksana kegiatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Desember 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kudus. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Dugaan korupsi bermula dari proyek pembangunan SIHT tahun 2023, khususnya paket pekerjaan tanah uruk dengan volume 43.223 meter persegi di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Proyek ini menggunakan mekanisme e-katalog dengan nilai kontrak awal sebesar Rp9,16 miliar, atau harga satuan Rp212.000 per meter persegi.

Subkontrak dan Dugaan Mark Up Harga

CV Karya Nadika, pemenang tender, kemudian melakukan subkontrak kepada pihak lain (SK) dengan nilai Rp4,04 miliar (harga satuan Rp93.500). SK selanjutnya menyerahkan pekerjaan kepada AK dengan nilai Rp3,11 miliar (harga satuan Rp72.000). Serangkaian subkontrak ini diduga menjadi celah terjadinya mark-up harga dan kerugian negara.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi ini mencapai sekitar Rp5,25 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya dampak negatif dari tindakan melawan hukum yang dilakukan para tersangka.

Pasal yang Dikenakan

Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai subsider, dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kesimpulan

Kasus korupsi SIHT Kudus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah. Dengan pelimpahan kasus ke Tipikor yang direncanakan pada akhir Februari 2025, diharapkan proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Kasus Korupsi Pembangunan SIHT Kudus Segera Disidang

Kejari Kudus segera melimpahkan berkas dua tersangka kasus korupsi pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) senilai Rp5,25 miliar ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk disidang.

Korupsi
Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi SIHT Kudus Ditangkap, Kerugian Negara Capai 5,25 Miliar Rupiah

Kejari Kudus menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pembangunan SIHT, dengan total kerugian negara mencapai Rp5,25 miliar; RKHA selaku PPK dan SK yang melawan hukum memborongkan pekerjaan.

#planetantara
Korupsi Pasar Inpres Kaur: Enam Terdakwa Divonis Bersalah, Negara Rugi Miliaran Rupiah

Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis penjara dan denda terhadap enam terdakwa kasus korupsi pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kaur tahun 2022, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,6 miliar.

#planetantara
Korupsi Pasar Inpres Kaur: Enam Terdakwa Divonis Bersalah, Negara Rugi Miliaran Rupiah

Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis penjara dan denda terhadap enam terdakwa kasus korupsi pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kaur tahun 2022, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,6 miliar.

#planetantara
Korupsi PUPR Lebong, Bengkulu: Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar

Kejari Lebong, Bengkulu, mengungkap kasus korupsi di Dinas PUPR dengan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar, terkait proyek pemeliharaan jembatan dan tebas bayang tahun 2023; penggeledahan kantor dan penetapan tersangka segera dilakukan.

Sumber Antara
Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Miliar dalam Kasus Korupsi Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyita Rp2,5 miliar sebagai barang bukti korupsi pengelolaan keuangan Perusda pertambangan Bara Kaltim Sejahtera tahun 2017-2020, yang merugikan negara hingga Rp21 miliar.

#planetantara
Kasus Korupsi Impor Gula: Tom Lembong Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kejaksaan Agung melimpahkan kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang melibatkan Tom Lembong dan Charles Sitorus ke pengadilan tipikor, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp578 miliar.

#planetantara
Kasus Korupsi Tol Padang-Pekanbaru: 7 Tersangka Berkasnya Rampung

Kejati Sumbar telah menyelesaikan berkas tujuh tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin tahun 2020, dengan kerugian negara mencapai Rp27 miliar.

Korupsi
Kejari Pidie Periksa 28 Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Bahan Kimia Rp4 Miliar

Kejari Pidie telah memeriksa 28 saksi terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perumda Tirta Mon Krueng Baro dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar lebih.

#planetantara
Lima Terdakwa Korupsi UIN Sumut Divonis Berbeda, Total Kerugian Rp795 Juta

Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bervariasi kepada lima terdakwa kasus korupsi rehabilitasi pagar dan gapura Kampus IV UIN Sumut senilai Rp795 juta, dengan hukuman penjara dan denda, serta kewajiban membayar uang pengganti.

hukum
Kejari Mukomuko Terima Pelimpahan Kasus Korupsi Dana Desa

Kejari Mukomuko menerima pelimpahan tiga tersangka kasus korupsi dana desa di BUMDes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016-2018 dengan kerugian negara mencapai Rp160 juta, yang kini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Sumber Antara
Korupsi Aset KAI Rp35,49 Miliar: Dua Tersangka Ditahan di Medan

Kejari Medan menetapkan dua tersangka korupsi penguasaan aset PT KAI senilai Rp35,49 miliar lebih, dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

#planetantara
Kejati Kaltim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Perusda Tambang

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan NJ, Kuasa Direktur PT. ALG, sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan Perusda Pertambangan Bara Kaltim (BKS) periode 2017-2020, dengan kerugian negara mencapai Rp21 miliar.

Sumber Antara