Kejari Pidie Periksa 28 Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Bahan Kimia Rp4 Miliar

Kejari Pidie telah memeriksa 28 saksi terkait kasus korupsi pengadaan bahan kimia di Perumda Tirta Mon Krueng Baro dengan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar lebih.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Aceh, tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan bahan kimia di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mon Krueng Baro. Kasus yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah ini telah memasuki tahap penyidikan intensif, dengan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan penetapan tiga tersangka.

Pemeriksaan 28 saksi telah dilakukan oleh tim penyidik Kejari Pidie. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai pihak terkait, termasuk internal Perumda Tirta Mon Krueng Baro, penyedia barang dan jasa, serta ahli dari Inspektorat Provinsi Aceh. Kepala Seksi Intelijen Kejari Pidie, Muliana, menyatakan bahwa jumlah saksi berpotensi bertambah seiring berlanjutnya proses penyidikan.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan kimia untuk operasional Perumda Tirta Mon Krueng Baro periode 2020 hingga 2023, dengan total anggaran lebih dari Rp4 miliar. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kejari Pidie menemukan bukti kuat adanya penyelewengan dalam proses pengadaan tersebut.

Hingga saat ini, Kejari Pidie telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah RD selaku Direktur Perumda Tirta Mon Krueng Baro, AG selaku Kepala Bagian Teknik/Operasi Perumda Tirta Mon Krueng Baro, dan FS selaku penyedia pengadaan bahan kimia. Ketiganya diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Modus yang digunakan para tersangka adalah dengan melakukan penggelembungan harga dan kuantitas bahan kimia yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Kepala Kejari Pidie, Suhendra, sebelumnya telah menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan kimia tersebut.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Aceh, kerugian negara akibat perbuatan para tersangka diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,6 miliar. Sebagai bagian dari proses penyidikan, Kejari Pidie telah menyita uang sebesar Rp1,4 miliar lebih yang diduga terkait dengan kasus korupsi ini. Uang tersebut saat ini telah diamankan di rekening penampung Kejari Pidie.

Muliana menambahkan bahwa penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Hal ini akan bergantung pada pengembangan penyidikan dan temuan bukti-bukti baru yang ditemukan oleh tim penyidik Kejari Pidie. Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan keadilan dan mengembalikan kerugian negara.

• Laporan Masyarakat: Kasus berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengadaan bahan kimia.
• Penyelidikan dan Penyidikan: Kejari Pidie melakukan penyelidikan dan penyidikan yang menemukan bukti penyelewengan.
• Tersangka: Tiga tersangka telah ditetapkan, yaitu RD, AG, dan FS.
• Modus Operandi: Penggelembungan harga dan kuantitas bahan kimia.
• Kerugian Negara: Audit Inspektorat Provinsi Aceh menemukan kerugian negara lebih dari Rp1,6 miliar.
• Barang Bukti: Uang tunai lebih dari Rp1,4 miliar disita dari rekening penampung Kejari Pidie.
• Pasal yang Dilanggar: Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Proses hukum terhadap para tersangka akan terus berlanjut. Kejari Pidie berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli akan terus dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan memperkuat bukti-bukti yang ada. Publik diharapkan untuk tetap memantau perkembangan kasus ini.