Kejati Aceh Eksekusi Rp17,9 Miliar Kerugian Negara dari Kasus Korupsi PSR

Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berhasil mengeksekusi uang kerugian negara senilai Rp17,9 miliar terkait kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat. Eksekusi ini dilakukan setelah putusan pengadilan terhadap tiga terpidana berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Penerapan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, mengumumkan eksekusi tersebut pada Jumat lalu di Banda Aceh. Uang tersebut merupakan barang bukti sitaan dari kasus korupsi PSR yang dilakukan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada periode 2017-2020. Dana tersebut telah disetorkan ke rekening Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai putusan kasasi.

Tiga terpidana yang terlibat dalam kasus ini adalah Zamzami, Said Mahjali, dan Danil Adrial. Zamzami, selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, dan wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,45 miliar. Jika Zamzami tak mampu membayar, hartanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Kegagalan membayar uang pengganti juga akan berakibat hukuman tambahan dua tahun penjara.

Said Mahjali, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat (2017-2019), divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara. Sementara itu, Danil Adrial, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat (2019-2023), menerima hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara.

Ali Rasab Lubis menjelaskan bahwa penyimpangan dalam program PSR tersebut meliputi legalitas pekebun, legalitas lahan, dan proses verifikasi yang tidak maksimal. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran dan terhindar dari korupsi.

Eksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar dalam kasus korupsi program PSR di Aceh Barat merupakan langkah penting dalam penegakan hukum dan mengembalikan kerugian negara. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Keberhasilan Kejati Aceh dalam mengembalikan kerugian negara ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi dan melindungi keuangan negara. Semoga langkah tegas ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.