Kejati Jambi Sita Rp1,7 Miliar Uang Korupsi Bank Jambi

Kejati Jambi menyita Rp1,7 miliar uang hasil korupsi gagal bayar PT SNP di Bank Jambi periode 2017-2018 dari tersangka AE, menambah bukti dalam kasus yang merugikan negara Rp310,11 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi berhasil menyita uang sebesar Rp1,7 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Uang tersebut berasal dari kasus gagal bayar PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) di Bank Jambi pada periode 2017-2018. Penyitaan dilakukan terhadap tersangka AE, salah satu dari lima tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Penyitaan ini menjadi langkah penting dalam melengkapi berkas perkara dan memperkuat proses hukum yang sedang berjalan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, membenarkan penyitaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa uang Rp1,7 miliar tersebut disita dari tersangka AE dan saat ini telah dititipkan di rekening penitipan Kejati Jambi di Bank BRI Cabang Jambi. Proses penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Kasus ini sendiri bermula dari gagal bayar Medium Term Notes (MTN) PT SNP di Bank Jambi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp310,11 miliar. Kejati Jambi berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan memastikan keadilan ditegakkan. Selain itu, Kejati Jambi juga menekankan pentingnya pemulihan aset negara yang telah dirugikan.

Tersangka AE didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama dengan pasal yang sama. AE tidak bertindak sendiri; ia terlibat dalam jaringan korupsi yang melibatkan beberapa terdakwa lain.

Beberapa terdakwa lain telah divonis, termasuk Yunsak El Halcon (13 tahun penjara), Dadang Suryanto (9 tahun penjara), dan Andri Irvandi (13 tahun penjara). Leo Darwin, terdakwa lainnya, divonis 16 tahun penjara dan saat ini sedang mengajukan banding. Kasus ini menunjukkan kompleksitas jaringan korupsi dan dampaknya yang signifikan terhadap keuangan negara.

Penyitaan uang Rp1,7 miliar ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kejati Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menelusuri aliran dana dan aset yang terkait dengan kasus ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Kasus korupsi ini berpusat pada gagal bayar MTN PT SNP di Bank Jambi yang terjadi pada periode 2017-2018. Kegagalan pembayaran ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yaitu mencapai Rp310,11 miliar. Jumlah kerugian ini menunjukkan skala besarnya kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Proses hukum yang sedang berjalan melibatkan beberapa tersangka dan telah menghasilkan beberapa vonis. Namun, penyitaan uang Rp1,7 miliar ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih terus berlanjut. Kejati Jambi berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan profesional dan transparan.

Kejati Jambi menekankan bahwa penuntasan kasus ini tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Upaya pemulihan aset ini merupakan langkah penting untuk meminimalisir kerugian negara dan mencegah terjadinya korupsi serupa di masa mendatang. Proses ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan penyitaan uang Rp1,7 miliar ini, diharapkan proses hukum akan semakin lancar dan transparan. Kejati Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan akuntabel, serta mengembalikan kerugian keuangan negara.