Kejati Maluku Selamatkan Keuangan Negara Rp6,2 Miliar Sepanjang 2024

Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp6,2 miliar dari penanganan berbagai kasus korupsi sepanjang tahun 2024, dengan capaian signifikan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara.

#planetantara
Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp6,2 miliar dari penanganan berbagai kasus korupsi sepanjang tahun 2024, dengan capaian signifikan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp6,2 miliar sepanjang tahun 2024. Capaian ini merupakan hasil dari penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejati Maluku dari Januari hingga Desember 2024. Pencapaian ini diumumkan langsung oleh Kajati Maluku, Agoes S. Prasetyo, di Ambon, Maluku.

Dalam paparannya yang disampaikan pada Rabu lalu, Kajati Agoes merinci bahwa sepanjang tahun 2024, Kejati Maluku telah menangani 77 perkara dalam tahap penyelidikan, 85 perkara dalam tahap penyidikan, 74 perkara dalam tahap penuntutan, dan 66 perkara dalam tahap eksekusi. Paparan tersebut juga mencakup capaian kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, periode 21 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025.

Semua perkara tindak pidana khusus yang ditangani tersebar di 10 kejaksaan negeri dan 5 cabang kejaksaan negeri di bawah naungan Kejati Maluku. Selain penyelamatan keuangan negara, Kejati Maluku juga berhasil memperoleh denda senilai Rp8,6 miliar dan uang pengganti sebesar Rp13,2 miliar dari berbagai perkara tindak pidana khusus yang ditangani.

Capaian Kejati Maluku di Berbagai Tahapan Penanganan Perkara

Kejati Maluku menunjukan kinerja yang komprehensif dalam menangani berbagai perkara. Tidak hanya fokus pada tindak pidana korupsi, Kejati juga aktif dalam menangani perkara tindak pidana umum. Tercatat, sepanjang tahun 2024, Kejati Maluku menerima 1.670 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengawal penyidikan perkara tindak pidana umum.

Selanjutnya, terdapat 738 perkara P-18, 669 perkara P-19, 1.131 perkara P-21 (berkas lengkap), 1.108 perkara penyerahan berkas tahap II, dan 901 perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 829 perkara telah memperoleh putusan pengadilan. Proses hukum berlanjut dengan 60 perkara banding, 44 perkara kasasi, dan 814 perkara eksekusi. Menariknya, terdapat 16 perkara yang diselesaikan melalui restorative justice (keadilan restoratif).

Keberhasilan Kejati Maluku dalam menyelamatkan keuangan negara dan menyelesaikan berbagai perkara menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum. Angka-angka yang signifikan ini menjadi bukti nyata kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Kejati Maluku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Rincian Perkara yang Ditangani

Berikut rincian lebih lanjut mengenai perkara yang ditangani Kejati Maluku sepanjang tahun 2024:

  • Penyelamatan Keuangan Negara: Rp6,2 miliar
  • Denda: Rp8,6 miliar
  • Uang Pengganti: Rp13,2 miliar
  • Penyelidikan: 77 perkara
  • Penyidikan: 85 perkara
  • Penuntutan: 74 perkara
  • Eksekusi: 66 perkara

Data ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dari Kejati Maluku dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Maluku. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kejati Maluku telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keuangan negara dan menegakkan hukum. Dengan berbagai capaian yang telah diraih, diharapkan kinerja serupa dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Kejari Rejang Lebong Pulihkan Keuangan Negara Rp2,83 Miliar

Kejari Rejang Lebong berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp2,83 miliar dari kasus korupsi dan aset rampasan sepanjang tahun 2024, terdiri dari pemulihan oleh Seksi Pidana Khusus dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

#planetantara
Pemerintah Selamatkan Rp6,7 Triliun Uang Negara dari Korupsi

Dalam tiga bulan, pemerintah berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp6,7 triliun dari kasus korupsi berkat kerja sama antar lembaga dan peningkatan tata kelola keuangan.

#konten ai
Kejari Mukomuko Terima Pelimpahan Kasus Korupsi Dana Desa

Kejari Mukomuko menerima pelimpahan tiga tersangka kasus korupsi dana desa di BUMDes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016-2018 dengan kerugian negara mencapai Rp160 juta, yang kini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Sumber Antara
Rp172 Miliar untuk Ketahanan Air di Maluku Utara, Program Pertanian Terdongkrak

Kementerian Keuangan alokasikan Rp172,11 miliar untuk program ketahanan sumber daya air di Maluku Utara, mendukung sektor pertanian dan menghadapi kendala penyaluran anggaran.

ketahananpangan
Kejaksaan Tinggi Maluku Hentikan Penuntutan Beberapa Kasus Lewat Keadilan Restoratif

Kejaksaan Tinggi Maluku menghentikan penuntutan sejumlah kasus di Seram Bagian Barat dan Timur melalui keadilan restoratif, setelah disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI, mencakup kasus kecelakaan lalu lintas dan kekerasan terhadap ana

hukum
Kejati Kaltim Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Perusda Tambang

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan NJ, Kuasa Direktur PT. ALG, sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan Perusda Pertambangan Bara Kaltim (BKS) periode 2017-2020, dengan kerugian negara mencapai Rp21 miliar.

Sumber Antara
Polda Maluku dan BPKP Jalin Sinergi Perkuat Pengawasan Keuangan Negara

Polda Maluku dan BPKP Provinsi Maluku bersinergi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Maluku, mencegah penyimpangan anggaran.

#planetantara
Tiga Tersangka Korupsi Proyek Air Limbah Makassar Ditahan

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan tiga tersangka korupsi proyek pembangunan perpipaan air limbah Makassar senilai Rp68,7 miliar lebih, dengan kerugian negara mencapai Rp8,09 miliar.

Sumber Antara
Kejati Aceh Eksekusi Rp17,9 Miliar Kerugian Negara dari Kasus Korupsi PSR

Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

#konten ai
Kredit Perbankan Maluku Tembus Rp23,38 Triliun, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Penyaluran kredit perbankan di Maluku mencapai Rp23,38 triliun pada 2024, tumbuh 6,48% yoy, melampaui penghimpunan DPK dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang positif.

#konten ai
Eks Kepala Puskesmas Plered Ditahan, Diduga Korupsi Rp927 Juta

Kejari Purwakarta menahan dua mantan Kepala Puskesmas Plered karena kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp927 juta, terkait pungli dan pemotongan dana operasional.

Korupsi
Kejati Aceh Periksa 200 Saksi Kasus Korupsi BGP Rp76,4 Miliar

Kejati Aceh telah memeriksa 200 saksi terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh senilai Rp76,4 miliar, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih.

#konten ai