Kejati NTB Tunggu Hasil Audit Inspektorat Kasus Motocross Rp24 Miliar
Kejaksaan Tinggi NTB menunggu hasil audit Inspektorat terkait dugaan kerugian negara dalam penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023 senilai Rp24 miliar.
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Provinsi NTB terkait dugaan kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023. Acara yang mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI senilai Rp24 miliar ini tengah diselidiki atas dugaan penyimpangan penggunaan dana. Proses audit ini menjadi kunci bagi Kejati NTB untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
"Belum keluar (angka kerugian), masih diaudit Inspektorat," ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Ely Rahmawat, di Mataram, Selasa (25/2). Pernyataan ini disampaikan Ely setelah menerima tanggapan atas surat permintaan perkembangan hasil audit dari Inspektorat NTB. Pihak Kejati NTB menyatakan memahami kompleksitas audit yang dilakukan Inspektorat, mengingat skala acara dan jumlah pihak yang terlibat.
Proses audit ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023 melibatkan banyak pihak, termasuk promotor dari berbagai daerah. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Inspektorat NTB diharapkan segera tuntas agar Kejati NTB dapat memberikan kepastian hukum terkait kasus ini.
Proses Audit dan Penyelidikan
Inspektur Inspektorat NTB, Wirawan Ahmad, mengakui bahwa pihaknya tengah menyelesaikan audit kerugian Lombok Sumbawa Motocross. Wirawan menjanjikan audit akan selesai dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa penghitungan kerugian negara dalam kasus ini cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian kegiatan. "Jadi, mitranya siapa? Bagaimana proses promosinya? Itu kami telusuri juga, bagian dari audit," jelasnya.
Wirawan menambahkan bahwa pelaksanaan audit ini merupakan permintaan Kemenparekraf RI, dan hasil audit nantinya akan diserahkan kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenparekraf RI. Sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini, termasuk Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, beserta jajarannya, dan penyelenggara kegiatan.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, telah mengakui adanya sisa anggaran yang tidak terpakai senilai Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut telah dikembalikan kepada Kemenparekraf RI.
Kerugian Negara dan Tahapan Penyelidikan
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk Lombok-Sumbawa Motocross Competition 2023, yaitu Rp24 miliar, membuat proses audit menjadi sangat penting. Hasil audit ini akan menentukan apakah ada kerugian negara dan berapa besarnya. Proses audit yang sedang berjalan di Inspektorat NTB mencakup penelusuran berbagai aspek, termasuk mitra kerja, proses promosi, dan alur penggunaan anggaran.
Kejati NTB masih menunggu hasil audit tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Setelah hasil audit keluar, Kejati NTB akan dapat menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum atau tidak. Proses penyelidikan ini masih terus berlangsung, dan masyarakat menunggu kejelasan terkait penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut.
Proses audit yang teliti dan transparan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Publik berharap agar proses audit ini dapat segera diselesaikan dan hasilnya dapat dipublikasikan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran di masa mendatang.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan rangkaian kegiatan yang kompleks, kasus ini membutuhkan proses audit yang menyeluruh dan teliti. Kejelasan dan transparansi dalam proses ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.